Wakil Walikota Medan Buka Sosialisasi Persandian Kota Medan

Wakil Walikota Medan Buka Sosialisasi Persandian Kota Medan

Wakil Walikota Medan Buka Sosialisasi Persandian Kota Medan

M24.CO|MEDAN
Wakil Wali kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi membuka Sosialisasi Persandian Kota Medan yang mengusung tema “Tata kelola Informasi Dalam Menghadapi Era Globalisasi” di Hotel Grand Kanaya Jalan Darusalam Medan. Akhyar mengingatkan, berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008 dijelaskan, tidak semua informasi bersifat terbuka. Ada beberapa informasi yang dikecualikan yang sifatnya terbatas, rahasia dan sangat rahasia.

Dipaparkan Akhyar, mengacu Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008, dijelaskan mengenai informasi yang dikecualikan, salah satunya informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum. Selain itu ada juga informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, serta informasi yang apabila dibuka maka dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

“Kita memang dituntut untuk transparan, tapi bukan berarti kita harus telanjang, ada beberapa informasi yang memang memiliki klasifikasi terbatas ,rahasia, dan sangat rahasia,”kata Akhyar.

Oleh karenanya Akhyar berharap melalui sosialisasi ini ke depannya, Aparatur Sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan dapat lebih memilah informasi mana saja yang harus dibuka, ditutupi, bahkan harus dirahasiakan. “Saya berharap ke depannya ASN Pemko Medan dapat semakin menyadari fungsi dan peran kita sebagai ASN, dan memahami konten informasi apa saja yang dikecualikan,”pesannya.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Kantor Sandi Kota Medan, Topan OP Ginting, SSTP, MS mengatakan. sosialisasi ini mengangkat tema tentang tata kelola informasi dalam menghadapi era digitalisasi. Maksudnya, di era digitalisasi saat ini semua perangkat komunikasi sangat rentan terhadap pencurian informasi.

Untuk itulah diharapkan dengan adanya sosialisasi ini aparatur Pemko Medan, khususnya SKPD semakin menyadari akan penggunaan informasi maupun perangkat-perangkat informasi dalam pengelolaannya. Artinya, masing-masing SKPD harus hati-hati sehingga tidak bocor. “Jadi apa-apa yang harus kita amankan, harus kita amankan. Sebaiknya sifatnya yang harus disampaikan kepada publik, harus disampaikan sesuai dnegan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Sejauh ini, papar Topan, banyak kebocoran informasi yang asudah terjadi di lingkungan Pemko Medan. Sebagai contoh hal-hal yang dibahas legislative dengan eksekutif, dimana yang seharusnya belum diketahui publik justru bocor sudah diketahui publik. “Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita amankan. Pada saat pembahasan, seharusnya hal itu tidak dipublikasi. Namun ketika itu sudah final dan menajdi hasil, barulah dipublikasi,” jelasnya.

Sosialisasi ini sendiri di ikuti oleh para pejabat eselon tiga dari seluruh SKPD dijajaran Pemko Medan. Sebagai narasumber sehingga sosialisasi ini memberikan hasil maksimal, kantor Sandi Kota Medan langsung mendatangkan Ari Sumarno Brahmono kati Sandi Negara. (red)

Loading...