Ngerilah…Khairul Alamsyah Diduga “Makan Uang” Rakyat

278
Jpeg

M24.CO-SIDIMPUAN

Dugaan Korupsi di Kantor Badan Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi sunter dibicarakan dikalangan permerhati kebijakan publik dan analisis kebijakan anggaran daerah Kota Padangsidimpuan pada tahun anggaran 2015.

Hasil Investigasi LSM Masyarakat Peduli Anti Korupsi (MPAK) Padangsidimpuan, menduga terjadinya penyalahgunaan anggaran negara, seperti yang sudah pernah dikonfirmasi ke Kantor Badan KB setempat, seperti Pengadaaan sarana mobilitas tim KB keliling tahun 2014 dengan anggaran Rp777 Juta lebih kurang termanfaatkan dengan baik kepada masyarakat di Kota Padangsidimpuan dengan jumlah desa sebanyak 42 Desa dari 6 Kecamatan se Kota Padangsidimpuan.

“Ini menjadi tamparan buruk bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang dipimpin Andar Amin Harahap dalam mengedepankan visi misi yang sehat, maju dan sejahtera tidak bisa di realisasikan melalui Kantor KB dalam persoalan pemanfaatan mobil KB keliling,” kata Ketua DPD LSM MPAK Padangsidimpuan Erik EstEstrada kepada M24.CO hari ini.

Dia menjelaskan kemudian di tahun 2015 Kantor KB Padangsidimpuan juga kembali mengajukan anggaran untuk pengadaaan sarana mobilitas tim KB keliling dengan anggaran Rp 1 miliar lebih yang diperuntukkan dalam kelancaran tugas dan mengedepankan program KB, dinilai tidak tepat sasaran, mengingat anggaran Rp 1 Miliar lebih tersebut diduga tidak jelas penggunaannya.

Bahwa dugaan korupsi penggunaan anggaran di Kantor Badan KB, PP dan PA Kota Padangsidimpuan Dan Kantor KB Padangsidimpuan yang dipimpin Khairul Alamsyah dinilai tidak mempergunakan anggaran negara secara tepat dan bijak yang menyentuh kepentingan masyarakat terkait program KB, saya bisa lihat saat ini di Kota Padangsidimpuan angka penggunaan Alat kontrasepsi sangat luar biasa dikalangan anak remaja, ini dapat menjadi pekerjaan rumah bersama dalam hal meperdalam sosialisasi kepada anak remaja di Kota Padangsidimpuan.

Tidak hanya itu saja, dugaan korupsi di Kantor KB juga meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaaan Personal Komputer sesuai kode rekening 1.12.1.12.01.15.06.5.2.3.29.02 dengan jumlah anggaran Rp 137 Juta lebih diduga tidak sesuai aturan sehingga diduga menjadi dugaan korupsi yang luar biasa di Kantor KB, PP dan PA Kota Padangsidimpuan.

Sementara itu, sesuai yang sudah perna dikonfirmasi berapa banyak serta type komputer seperti apa yang menjadi pengadaan tersebut, Kepala Kantor Badan KB, PP dan PA Khairul Alamsyah menolak dan mengindar dari pertanyaan tersebut.

“Hasil Konfirmasi yang beberapa kali dilayangkan terkait dugaan korupsi tersebut, baik Kepala Badan, Kasubbag terkait mengelak untuk menjelaskan secara tertulis dan terperinci sesuai yang diharapkan,” ucap Erik.

Jelas ini merupakan pelanggaran undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 yang dimana sudah jelas, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.(sabar)

Loading...