Nunggu Walikota Idaham Soal PK Pasar Bundar

imagesM24.CO|BINJAI

Kasus Pasar Bundar yang jatuh ke tangan pihak ketiga, Ny Hayati Candra, warga turunan Tionghoa asal Medan, belum juga tuntas.

Pasalnya, hingga saat ini Pemko Binjai belum juga mengajukan peninjauan kembali (PK) setelah kalah saat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemko Binjai, Otto, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (22/11/2016), mengakui kalau pihaknya masih menghimpun bukti-bukti baru.

“Kasus ini akan kita tindak lanjuti. Tapi masalahnya, kita belum menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mengajukan PK,” ujar Otto.

Dijelaskan Otto, bukti-bukti baru untuk mengajukan PK memang sudah ada. Bahkan, bukti-bukti baru itu sudah diserahkan kepada Walikota Binjai, HM Idaham SH MSi.

“Jadi sekarang kita masih menunggu petunjuk pak wali. Karena itu tadi, bukti baru itu masih memiliki kekurangan. Pak wali juga orang hukum, jika pak wali bilang sudah bisa diajukan, maka akan kita ajukan PK tersebut,”ucapnya.

Otto juga mengaku, kalau masa Kasasi sudah habis. Karena itu pihaknya memilih untuk mengajukan PK. “Untuk pangajuan PK tidak ada batas waktu. Yang jelas, jika kita sudah siapkan bukti-bukti baru, ya sesegera mungkin akan kita ajukan,” paparnya.

Lebih jauh dikatakan Otto, dalam kasus ini ia juga menyayangkan putusan dari Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi. “Saya masih baru menjabat Kabag Hukum. Tapi dari yang saya pelajari, putusan hakim menurut saya masih sepihak. Sebab, modal dari penggugat hanya surat notaris,” tegasnya.

Pun begitu, sambungnya, ia tetap menghargai putusan pengadilan. Namun ia tak keberatan jika ada pihak-pihak lain membuat laporan atas putusan tersebut. “Kami juga perlu bantuan semua lapisan masyarakat untuk mengambil alih aset tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Ny Hayati Candra dengan modal akte notaris tahun 2014 dapat memenangkan sengketa tanah yang selama ini tertulis sebagai aset Pemko Binjai.

Sementara, sejak puluhan tahun lalu pihak ketiga yang membangun Pasar Bundar disebutkan membuat MoU dengan Pemko Binjai untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB).

Ironisnya, setelah Pemko Binjai melakukan rehab berat terhadap bangunan Pasar Bundar, kini bangunan yang menelan biaya miliaran rupiah itu beralih ke tangan pihak ketiga.(hamdani)

Loading...
author
Manusia biasa, Murah Senyum dan Ramah. Tapi, Benci Lihat Ketidak Adilan.