Pemkab Simalungun Jalin Kerjasama Dengan BPKP

pemkab-simalungun-kerja-sama-dengan-bpkbM24.CO|SIMALUNGUN
Guna menjalankan sistem pemerintah yang bersih dan transparan di Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menjalin kerjasama pelatihan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kantor Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Kerjasama ini ditandai dengan pembubuhan tanda tangan MoU (Memory of Understanding) antara Pemkab Simalungun yang dilakukan oleh Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM bersama pihak BPKP yang dilakukan oleh Mulyana selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Bupati Simalungun dalam kesempatan tersebut menyatakan, MoU merupakan komitmen peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Simalungun agar lebih transparan, aman dan bersih dalam menjalankan tugasnya serta tidak melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. “Saya menghimbau kepada seluruh SKPD agar mengikuti pelatihan atau diklat yang akan diberikan oleh BPKP nantinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,”kata Bupati dihadapan para SKPD, Camat, dan Pangulu.

Dikatakan, selama ini segala laporan kegiatan inspektorat yang terjadi di Kabupaten Simalungun masih bersifat seremonial. Padahal kegiatan inspektorat ini bagian dari penegakan hukum. “Untuk itu diklat yang akan diselenggarakan oleh BPKP ini wajib diikuti oleh SKPD. Dan kami dari Pemerintah Daerah Simalungun mendukung 100 persen diklat ini,” tandas Bupati.

Sementara itu, Mulyana, Perwakilan Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara menjelaskan, ada lima komponen yang mencerminkan sistem pengendalian yang harus dipertahankan dan dilaksanakan khususnya oleh kepala-kepala instansi pemerintahan, baik yang di daerah maupun yang dipusat.

Menurutnya, kelima komponen tersebut diantara adalah pertama membangun lingkungan pengendalian yang kondusif dan kedua, penilaian resiko. Pada tahapan penilaian risiko setiap daerah harus mengetahui risiko-risiko apa saja yang akan yang timbul dari suatu kegiatan. Jika penilaian risiko sudah teridentifikasi, maka tahapan yang ketiga adalah pengendalian. Pengendalian dilakukan agar tidak menimbulkan masalah kemudian menjadi kasus lantas masuk ke perkara ranah hukum.

“Sudah menjadi keharusan, setiap penyelenggaraan kegiatan harus di dokumentasi dengan baik agar tidak terjerat atau bermasalah dengan hukum,” tambah Mulyana.

Selanjutnya Mulyana menjelaskan, dokumentasi merupakan salah satu unsur terpenting dari 11 unsur yang ada di dalam komponen aktivitas pengendalian. Untuk itu, lakukan kegiatan dokumentasi dengan cara-cara yang baik. Bukan dokumentasi asal jadi. Buatlah dokumentasi yang mampu menjawab dari amanah suatu kegiatan dan menjadi alat bukti yang sahih di hadapan hukum.
Komponen keempat menurut Mulyana, yaitu informasi dan komunikasi. Ini pun sangat penting. Sebab terkait bagaimana bawahan dapat menyampaikan informasi dan mengkomunikasikan ke para atasannya, sehingga para atasannya dapat melakukan feedback untuk perbaikan-perbaikan.

Komponen yang terakhir, kata Mulyana adalah monitoring atau pemantauan terhadap sistem pengendalian pemerintahan. Dalam monitoring yang benar, para atasan harus melakukan tiga hal yaitu monitoring on going, evaluasi secara terpisah dan evaluasi melalui audit, review, dll.

“Oleh karena Bupati Simalungun ini sangat aktif untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, diharapkan pada bulan Desember mendatang diharapkan pelatihan atau diklat dapat segera dilakukan,” tutup Mulyana bangga.(maris)

Loading...
author
Not Cool, Not Handsome, Not Rich, Not Famous too... Just the Sinner's wanna try to be nice MAN