Pemko Tunggu PP No 18 Untuk Rombak Kabinet

195

M24.CO|MEDAN
Rencana penyegaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terbentur dengan peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 2016 tentang struktur organisasi pemerintah dan kabupaten kota.

Demikian disampaikan wakil ketua DPRD kota Medan, Burhanuddin Sitepu. Burhanuddin menyatakan bunyi peraturan pemerintah itu kurang lebih membahas soal penggabungan SKPD yang tak miliki kementerian di pusat. “Mungkin seperti dinas pertamanan dan dinas kebersihan. Mereka kan tak ada kementeriannya di pusat. Kemungkinan dua dinas ini akan disatukan,”ucap Burhanuddin.

Dia mengatakan dinas Perkim juga akan begitu bersama dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Persoalan nama dinasnya pasti akan menyusul berikutnya. “Itu namanya tergantung Bapak Walikota Medan. Penggabungan itu memakan waktu, tapi kementerian dalam negeri masih memberikan kesempatan untuk melakukan koodinasi. Kemudian, instansi yang bernama ‘badan’ akan beralih menjadi ‘dinas’ dan sebutan ‘kantor’ jadi dinas juga,”ucap Burhan.

Persoalan waktu, kata Burhan, pemerintah membatasi hingga akhir Desember 2016. Sehingga tahun 2017 sudah action dan telah ada nama-nama kepala dinas yang baru.

Tapi, Burhan tak ingin adanya kesalahan menempatkan jabatan pada orang yang salah. Bukan karena alasan suka atau tidak suka. Namun harus haru kepada potensi orang-orang baru yang lebih energik dan memiliki waktu mengabdi yang panjang. “Bukan yang mau pensiun. Seperti ekselon tiga yang berpotensi dan layak kerja. Berilah kesempatan untuk yang muda-muda,” ucap Burhan. (red)

Loading...