Poldasu Segera Usut Kasus Aek Sabaon

343

M24.CO|TAPSEL

Dinas Kehutanan dan Polda Sumut diminta bertindak tegas karena ada dugaan perambahan/pengalihfungsian hutan di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar dan Desa Sibio-bio, Kecamatan Angkola Timur, Tapsel.

Tindakan itu dilakukan guna menindaklanjuti laporan masyarakat serta memastikan apakah perambahan dan pengalih fungsian itu termasuk dalam kawasan hutan atau tidak.

Sesuai dengan SK Menhut 759 tahun 2014, peta kawasan hutan Tapsel telah mengalami perubahan. Dimana, sejumlah kawasan hutan yang dinilai sudah tidak produktif apalagi sudah menjadi lokasi permukiman penduduk telah dikeluarkan dari kawasan. Sehingga, dengan terbitnya, SK Menhut 759, ratusan hektar lahan di Tapsel yang tadinya termasuk kawasan hutan sudah dijadikan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) atau diputihkan.

Kondisi sama juga terjadi dikawasan hutan Desa Aek Sabaon dan Sibio-bio. Sesuai dengan SK Menhut 7759, sebagian kawasan itu sudah menjadi APL.

Namun sebaliknya, sisa hutan dikawasan itu masih berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bahkan, khusus dikawasan puncak Gunung Sibual – Buali dan Gunung Lubuk Raya, statusnya lebih kuat yakni kawasan hutan Suaka Margasatwa (SM).

Diminta Kepada kapolda sumatera utara yang baru nanti Bapak Irjen Dr H Rycko Amelza Dahniel untuk lebih memprioritaskan permasalahan kawasan  aek sabaon untuk memastikan apakah, hutan yang dirambah dan dialihfungsikan sudah termasuk kawasan HPT dan SM. Sebab, sejak terbitnya SK Menhut 759, ujar Aktivis lingkungan Hidup sumatera utara Bona Harti pasaribu kepada M24.COMinggu (09/10) melalui selulernya

Putra kelahiran Marancar ini menuturkan meski  pihak dinas kehutanan propinsi sumut sudah pernah meninjau lokasi  Namun belum bisa bertindak dan  memastikan apakah perambahan dan pengalihfungsian itu sudah masuk kawasan hutan.

Sebab, mereka harus lebih dahulu mengukur dengan menggunakan Global Position Systim (GPS). Kemudian, hasil pengukuran itu disesuaikan kembali dengan peta sesuai SK Menhut 759.

Sedangkan ketika ditanyakan apakah penebangan dan pengalohan kayu dilokasi itu memiliki izin, dia mengatakan,ketika kita melakukan konfirmasi ke pihak kadis kehutanan tapsel Awaluddin sibaran beberapa hari lalu tidak pernah mengeluarkan izin apapun apalagi izin  penebangan maupun pengolahan kayu serta izin Hak mengelola  dikawasan itu.

“Makanya, semua harus diperiksa dan diteliti dulu. Sebab, jika sudah termasuk kawasan, tentu bukan saja praktek penebangan dan pengolahan kayu yang salah. Namun, pembukaan dan pengalihfungsian kawasan hutan itu jelas merupakan perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun RAKYAT menyebutkan, perambahan dan pengalihfungsian hutan di Desa Aek Sabaon dan Desa Sibio-bio sudah berlangsung sejak 2011 lalu.

Kawasan hutan dilembah dan diatas Gunung Sibual-Buali dan Gunung Lubuk Raya yang tadinya hijau kini sudah menjadi lahan tandus. Namun, baik aparat dari Dinas Kehutanan dan Polres Tapsel tidak pernah melakukan tindakan apapun.

Terpisah, aktifis Indonesian Corruption Wacth (ICW) Tapsel, Hairul Pasaribu mendesak, aparat penegak hukum dan Polda sumatera Utara segera bertindak. Apalagi, pelaku dugaan perambahan dan pengalihfungsian itu diduga orang-orang “besar” dan pejabat publik.

“Harusnya, sebagai pejabat publik dan aparat, mereka bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dan bukan malah sebaliknya mengajari masyarakat melakukan pelanggaran hukum,” imbuhnya-(sabar)

Loading...