Produksi Kayu dari Angkola Selatan Masih Tetap Lanjut

M24.CO l SIDIMPUAN
Produksi kayu bulat masih tetap berlanjut di gudang yang berada di Jalan By Pass AH Nasution, Kota Padangsidimpuan. Disinyalir, pergerakan kayu-kayu berukuran besar itu merupakan hasil pembalakan liar yang masih berlaku di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Aktivis pecinta alam dari perhimpunan pemuda lingkungan hidup indonesia , Andika Daulay kepada metro24.co, Sabtu (15/10/2016) mengatakan, mendesak kembali pemerintah Kota Padangsidimpuan maupun Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan tindakan antisipasi dugaan usaha pengolahan (panglong) dengan meninjau ulang izin usahanya.

“Harusnya ditinjau ulang izin usaha panglong kayu. Supaya jelas dengan peredaran kayu dan bahan olahan kayunya, apakah resmi atau ilegal. Sebab, dampaknya sangat ketara terhadap masyarakat. Sebelum sebelumnya juga, dari data yang kami terima, Kepala Perijinan Kota Psp pernah menyebut gudang pengolahan kayu yang berada di Jalan By pass tidak sesuai dengan perijinannya,” sebutnya.

Andika mengatakan, adanya gudang olahan kayu asal angkola selatan di bilangan Jalan By Pass Abdul Haris Nasution Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang terlihat bebas, menurutnya adalah ketidak pedulian pemerintah dalam perlindungan hutan dan lingkungan hidup.

“Seluruh stakeholder yang seharusnya terlibat dalam perlindungan hutan, seakan tutup mata terhadap keberadaan gudang dan pengolahan kayunya. Pun armada pengangkut kayu bulat dengan diameter cukup besar bebas masuk dan hampir setiap hari lalu lalang melintas di Jalanan Kota Padangsidimpuan dari Angkola Selatan. Kita masih berharap kepada pihak polisi menindak gudang ataupun dugaan perambahan hutan itu tanpa terkecuali karena semua harus taat aturan,“ terang Andika berharap, Perizinan Kota Padangsidimpuan tetap berani mengambil tindakan sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

Katanya juga, pihak Pemkab Tapsel juga harus ikut andil menindak pembalakan-pembalakan yang terjadi selama ini khususnya di Kecamatan Angkola Selatan dan Marancar. “Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan hanya Menteri yang berwenang mengeluarkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan. Jadi, semua izin usaha yang melakukan pembalakan harus diperiksa ulang, agar nantinya kita semua tidak merugi,” tegasnya berharap tidak ada lagi aparatur negara yang membekingi perusak lingkungan.(sabar)

Tags:
Loading...
author
Manusia biasa, Murah Senyum dan Ramah. Tapi, Benci Lihat Ketidak Adilan.