PT KAI Lecehkan DPRD Kota Medan

DPRD MEDANM24.CO|MEDAN
PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai melecehkan DPRD Kota Medan. Pasalnya, saat dilakukan rapat gabungan bersama terkait persoalan masyarakat di Jalan Timah, Medan, tak satu pun management perusahaan hadir.

“PT KAI tidak komunaktif dan tidak menghargai lembaga DPRD Kota Medan karena rapat gabungan ini sangat penting agar persoalan masyarakat Jalan Timah ini menemukan solusi. Dengan tindakan ini sudah sangat jelas PT KAI melecehkan lembaga DPRD Kota Medan,sehingga kita akan lakukan pemanggilan paksa, “ tegas Boydo HK Panjaitan, anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Senin (3/10) di ruang Banggar DPRD Kota Medan.

Hal yang sama juga disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan ini menyanyangkan ketidakhadiran PT KAI,sehingga pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa. “ Persoalan warga Jalan Timah ini seharusnya bisa tuntas,tapi justru PT KAI yang tidak hadir dalam rapat gabungan ini.Dengan tindakan ini jelas PT KAI melecehkan lembaga DPRD Kota Medan, “ ucapnya.
Sebelumnya,dalam rapat gabungan antar lintas Komisi DPRD Kota Medan, Pemko Medan dan warga Jalan Timah,Medan tidak ada satu pun hadir dari PT KAI.

Rapat yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak dengan didampinggi Parlaungan Simangusong dan Boydo HK Panjaitan saat itu meminta rapat agar ditunda karena tidak hadirnya PT KAI. “ Kita tidak bisa mengambil solusi atas persoalan warga Jalan Timah ini karena satu pun utusan PT KAI tidak hadir.Jadi sangat sulit kita mengambil solusi terbaik, “ ucap Paul saat memimpin rapat.

Sedangkan, Boydo HK Panjaitan justru sangat menyayangkan tindakan PT KAI yang berupaya keras mengusur warga. “ Kesepakatan awalnya hanya 12 meter dilakukan pemotongan untuk jalur double track,tapi esekuis dilapangan justru menjadi 14 meter,tapi sempat gagal.Dan sekarang akan dijadikan 18 meter,seharusnya sisanya 4 meter bisa untuk warga,tapi kini semakin meluas. Ini seharusnya PT KAI memberikan solusi, “ucapnya.

Masih ditempat Parlaungan Simangunsong, anggota Komisi D saat itu meminta agar rapat ditunda hingga menunggu kehadiran PT KAI. “ Sia-sia kita membahas ini,bila tidak hadir pihak PT KAI.Jadi tunda saja dulu, “ucapnya.

Namun,tak lupa politisi Demokrat ini, meminta perhatian serius dari pihak Pemko Medan atas nasib masyarakat yang tinggal dikawasan pinggiran rel. “Solusi utama sebenarnya dari persoalan ini adalah dari PT KAI,tapi satu hal Pemko Medan juga harus peduli. Lihat saja bagaimana kondisi kehidupan masyarakat pingiran rel saat ini dengan kondisi rumah yang seadanya dengan jumlah keluarga yang terkadang harus dihuni 4 hingga 5 keluarga sebagai tempat tinggal. Miris kita melihat akan hal ini,mana wujud kepedulian Pemko Medan atas persoalan ini pada hal mereka membayar PBB dan lainya saatnya seluruh pihak peduli,“ kata Parlaungan. (red)

Loading...
author