PTPN II Diminta Kembalikan 46 Ha Tanah Rakyat

PTPN II

PTPN II

M24.CO|MEDAN
Komisi A DPRD Sumatera Utara meminta pihak terkait mengembalikan tanah rakyat seluas 46 hektar dikuasai PTPN VII Perkebunan Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Sebab dewan khawatir jika tidak segera dilembalikan kedepannya menjadi preseden buruk dan konflik berkepanjangan di kawasan lahan sengketa tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Sarma Hutajulu,SH kepada wartawan usai memimpin rapat dengar pendapat dengan Kelompok Tani Cinta Dapat Desa Padang Brahrang, direksi PTPN II, Asisten Pemkab Langkat, BPN Sumut dan manajemen PT Langkat Nusantara Kepong (LNK). Selain Sarma Hutajulu, pertemuan itu juga dihadiri sejumlah anggota Komisi A diantaranya, Fernando Simanjuntak, Putri Susi Melani Daulay, dan Muhammad Rawi.

Pada pertemuan itu, Sarma Hutajulu juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Pemkab Langkat agar memfasilitasi masyarakat dengan pihak PTPN II dan PT LNK, dalam rangka penyelesaian sengketa lahan tersebut. “Kita harapkan Pemkab Langkat berperan aktif memfasilitasi sengketa lahan tersebut. Hal ini diperlukan agar hak-hak rakyat bisa terpenuhi,”kata Sarma Hutajulu.

Sarma Hutajulu juga meminta pihak terkait agar mengusut kerjasama PTPN II dengan PT LNK. Sebab kerjasama tersebut dinilai penuh kejanggalan.

Sementara itu, Kelompok Tani Cinta Dapat Desa Padang Brahrang dipimpin Sudarman dan Pemuka Masyarakat, Dalan Muli Sembiring pada pertemuan memaparkan kronologi 46 hektar lahan yang bersengketa tersebut, merupakan tanah ulayat yang dikonsisikan Sulthan Deli Langkat kepada Perusaah Deli Maatschappy tahun 1870 Kebun Brahrang. Selanjutnya tahun 1939 tanah tersebut diberikan/diperuntukkan oleh perusahaan perkebunan Belanda kepada pensiunan dan karyawan, dan di tahun 1955 langsung dibuatkan Kartu Pendaftaran Pendudukan Tanah (KPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT).

“Namun di tahun 1967 tanah tersebut direbut kembali oleh Pemerintah Orde Baru dengan cara paksa dari masyarakat yang memiliki KTPPT dan KRPT. Sehingga selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh PTPN IX yang kini dialihkan menjadi PTP II Kebun Padang Brahrang yang sekarang.

“Untuk itu kami sangat bermohon kepada bapak anggota dewan yang terhormat agar mereka yelesaikan kasus sengketa lahan tesebut yang hingga kini terus berlangsung. “Kami berharap tanah yang dikuasai PTPN II tersebut dikembalikan kepada masyarakat,”katanya. (red)

Loading...