RDP SPL & PLN Dikawal, DPRDSU Minta Vendor Perusahaan Negara Dibubarkan

BUDIMAN == DPRDSU Minta Vendor Perusahaan Negara Dibubarkan.

BUDIMAN == DPRDSU Minta Vendor Perusahaan Negara Dibubarkan.

M24.CO|MEDAN
Ada yang menarik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) dengan belasan perwakilan Serikat Pekerja Listrik (SPL) Sumut, BPJS Sumut, perusahaan (Vendor) dan PT PLN Wilayah Sumut. Pasalnya, selain dikawal ratusan demonstran pendukung SPL, DPRDSU juga merekomendasikan pembubaran semua vendor di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pantauan M24, RDP dipimpin langsung Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc dihadiri anggota Komisi E seperti Janter Sirait, Firman Sitorus, Ari Wibowo dan Eveready Sitorus. Pihak eksternal diantaranya Manager Niaga PLN Sumut Jadima Purba, Warmen Sihombing dari PLN Pembangkit Sumut, Bambang Utama mewakili kanwil BPJS Sumbagut Aceh/Sumut, perwakilan SPL Rahmid Manik serta pihak vendor PT PLN Sumut meliputi Darwis dari PT Reza Fiska Pratama serta Pananda Siahaan mewakili PT Delta Elektra Indonesia Unit Ground Patrol. Dalam rekomendasinya, Syamsul Qodri membacakan 4 poin.

Pertama, PLN Sumut harus mengundang semua vendor, BPJS Sumut, Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk membahas dugaan pelanggaran pidana seputar manipulasi data hingga pungli terhadap ribuan pekerja kontrak Aplikasi Catat Meter Terpadu (ACMT) PT PLN Sumut. Kedua, Komisi E DPRDSU akan konsultasi ke PLN pusat terkait mekanisme kontrak antara PLN Wilayah dengan para vendor selaku perusahaan yang mempekerjakan pencatat meteran maupun pekerja operator pembangkit. Ketiga, pembubaran vendor di BUMN dan perusahaan pemerintah lainnya sebab dianggap sarang korupsi, kolusi dan pungli. Keempat, Komisi E DPRDSU akan membahas secara internal dan merekomendasikan kepada pimpinan Dewan tentang pembentuksan Panitia Khusus (Pansus) nasib ribuan pekerja kontrak PLN Sumut.

Sebelumnya, semua undangan telah menyampaikan argumentasi masing-masing. Pihak SPL mempersoalkan 5 masalah seputar status pembaca meter, penyelesaian Sistem ACMT yang tidak jelas sebab ada 600 pekerja putus kontrak tanpa tunjangan jelas. Kemudian masalah PHK sepihak 81 pekerja di Pakam oleh vendor PT Indah Mandiri Sari, gaji dibawah UMK, pekerja di pembangkit dianggap sebagai cleaning service padahal faktanya operator pemeliharaan.

Selanjutnya pemotongan PPh pekerja pembangkit sebesar 2 persen. Sedangkan Manager Niaga PLN Sumut Jadima Purba mengatakan, rasio baca meteran PLN saat ini masih dalam penataan. Soal pekerja pembaca meteran disebutnya jadi hak vendor sesuai kontrak kerja. Baik jumlah meteran pelanggan yang wajib dibaca tiap hari hingga rekrutmen pekerja.

“Rasio baca 1 orang/hari. Angka-angka yang dianggap terlalu besar dan di daerah terpencil. Kami sudah disain agar tidak ada melebihi kapasitas baca. Rasio ini tidak berdampak pada penambahan pekerja. Kita sudah teken untuk 6 area,” kata Purba.

Sementara anggota Komisi E DPRDSU Janter Sirait secara lantang meminta perusahaan atau vendor di BUMN dan perusahaan pemerintah harus dibubarkan. Diakui Janter, saat ini banyak sekali masalah di PLN Sumut.

“Masak UMK tenaga kontrak pun dikenai PPh 21 termasuk hak normatif. Bentuk saja Pansus DPRDSU. Bubarkan perusahaan-perusahaan vendor karena jadi tempat kolusi, korupsi dan pungli. Termasuk perusahaan negara lainnya. Kita ke Jakarta menemui PLN pusat. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” cetus Janter.

Usai RDP, M24 mengkonfirmasi Manager Niaga PLN Sumut Jadima Purba terkait pembubaran vendor. “Wahh, saya gak komentarlah. Kujawab ya, salah. Kujawab tidak juga salah,” tepisnya berlalu. (m24)

Loading...