Salinan Putusan PK Belum Sampai ke Komisi I, Pelantikan Wabup Simalungun Belum Jelas

241

foto0218M24.CO | SIMALUNGUN – Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) yang memvonis bebas Ir. Amran Sinaga MSi sepertinya masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat Simalungun. Pasalnya, hingga kini calon wakil bupati (Cawabup) Simalungun pemenang Pilkada yang berpasangan dengan DR. JR.Saragih SH.MM itu belum juga dilantik sebagai Wakil Bupati Periode 2015-2020.

Ketua Komisi I DPRD Simalungun, John MT.Saragih dan anggota Komisi I, Bernhard Damanik SE yang dihubungi M24.Co secara terpisah melalui telepon, Senin (17/10) siang, malah mengaku, belum tahu perkembangan sudah sejauh proses persiapan pelantikan Amran Sinaga pasca putusan PK MA yang membebaskannya dari segala tuntutan/hukuman pidana kasus hutan.

“Sejak PK diputus dan Amran dibebaskan dari Lapas Siantar, sampai sekarang kita belum ada menerima salinan putusannya. Itu yang kita tunggu-tunggu, tapi kenyataannya salinan PK itu belum kita terima,” ujar John MT.Saragih, sembari menganjurkan sebaiknya pers proaktif untuk menanyakannya ke Bupati atau jika memungkinkan ke Mendagri.

John MT menambahkan, pihaknya selaku komisi yang membidangi persoalan hukum dan pelantikan Wakil Bupati malah bertanya-tanya kenapa sampai sekarang salinan putuan PK itu belum mereka terima dari Pemkab. “Seyogyanya harus diserahkan pada kita untuk selanjutnya kita serahkan secara kelembagaan ke Mendagri,” tukas John MT.

Bernhard Damanik senada degan John MT. Menurut anggota Komisi I itu, sejak PK putus dan Amran Sinaga keluar dari Lapas pihaknya sudah menunggu-nunggu agar salinan putusan PK itu disampaikan pihak Pemkab Simalungun ke Komisi I. Tapi kenyataannya, sampai sekarang belum mereka terima.

Menanggapi hak hukum dan hak politik Amran Sinaga yang divonis bebas murni melalui PK kaena tidak terbukti bersalah? Tegas dikatakannya, karena yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun adalah pasangan calon (paslon) Bupati/Wakil Bupati JR Saragih-Amran Sinaga, dan sampai putusan bebas itu posisi Amran belum digantikan oleh siapapun, maka Amran Sinaga menurut Bernhard tidak kehilangan hak hukumnya, karenanya harus dilantik. Dalam putusan itu juga PK MA kata Bernanrd telah merehabilitasi nama baiknya.

Sepertinya salinan putusan PK ini menjadi “tandatanya”. Namun apa kata Mariah Purba SH.MH selaku kuasa hukum Amran Sinaga? “Amar putusan PK dari MA itu sudah turun seminggu setelah putusan, makanya Amran bisa dibebaskan dari Lapas Siantar,” ujar Mariah Purba yang dihubungi, Senin (17/10) pukul 13.30 Wib. “Soal kapan pelantikan Amran, itu bukan gawean saya. Tanyakan saja ke Pemkab dan DPRD Simalungun,” kata Mariah Purba.

Halnya Kadis Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkab Simalungun, Akmal Siregar megatakan, soal pelantikan Amran kapan dilakukan itu kewenangan Mendagri. “Tapi sejauh ini saya belum mengetahuinya, nanti ya, saya tanyakan dulu ke Bagian Pemerintahan,” katanya singkat.(Maris)

Loading...