Tak Ada Perubahan di Anggaran & Target, Disosnaker Dituding Tak Kerja

M24.CO|MEDAN
Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Medan tahun 2016-2021 menuding Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Medan tidak bekerja hingga tahun 2021 atas program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pasalnya, anggaran yang tersedia dengan persentase target tidak ada perubahan.

“Kami melihat dari data yang Pak Kadis serahkan terlihat sejak awal kerja tahun 2016 target PMKS sebesar 9,89 persen dengan anggaran Rp2 miliar. Angka itu tetap sama pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Berarti, hingga tahun 2012 Disosnaker tidak bekerja untuk program ini,” sebut Ketua Pansus RPJMD, HT Bahrumsyah SH, pada rapat lanjutan pembahasan Ranperda RPJMD Kota Medan 2016-2021, Rabu (5/10).

Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini, berarti ada masalah terkait tidak adanya perubahan jumlah penerima bantuan PMKS dengan anggaran yang disediakan. “Seharusnya, data penerimaan bantuan PMKS itu harus ada perubahan. Walaupun tidak terlalu signifikan, setidaknya setiap tahun itu ada penurunan jumlah penerima. Ini menjadi catatan,” sebutnya.

Sementara anggota Pansus, Wong Chun Sen, menyarankan program yang disusun dan direncanakan harus memiliki indikator jelas dalam memberikan hasil maksimal. “Setiap tahunnya fakir miskin harus berkurang. Jadi, baik persentase maupun anggarannya harus diperbaiki. Persentase itu setiap tahun harus turun atau naik, bukan merata seperti ini,” kata Wong.

Anggota Pansus lain, Dame Duma Sari Hutagalung, mempertanyakan program kerja terkait sasaran terhadap penduduk miskin. Sebab, fakta di lapangan penduduk miskin bukan berkurang, justru semakin bertambah. “Program apa yang mau dibuat agar kemiskinan berkurang,” tanya Duma.

Senada dengan itu anggota Pansus lainnya, Kuat Surbakti, mempertanyakan kenapa Kota Medan tidak memiliki panti sosial untuk anak-anak jalanan.

Atas pertanyaan anggota Pansus, Kadis Sosnaker Kota Medan, Syarief Armansyah Lubis, menerangkan tidak berkurangnya masyarakat miskin di Kota Medan dikarenakan setiap ada penerimaan bantuan, masyarakat miskin selalu bertambah. “Contoh, tahun 2015 penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan sebanyak 14 ribu KK. Sedangkan sekarang bertambah menjadi 22 ribu KK. Sedangkan orang miskin di Kota Medan saat ini tercatat berdasarkan data BPS sebanyak 241 ribu jiwa,” katanya.

Terkait dengan panti sosial, Armansyah, menyebutkan sejak tahun 2012 pihaknya sudah mengajukan Detail Engineering Design (DED) pembangunannya. “Bahkan, pengajuannnya tetap kita lakukan hingga tahun 2015, namun hingga sekarang belum terealisasi dikarenakan efisiensi,” ucapnya. (red)

Loading...
author