Terindikasi Bermain C6, Hulman-Hefriansyah Harus Diskualifikasi

*Bawaslu Bersama Gakumdu akan Mengusut

?????????????

M24.CO | SIANTAR

Diduga kuat melakukan melakukan praktik “transaksional” atau politik uang, Tim Pemenangan TRS-Zainal mendesak Kapolres, Panwaslih, KPU serta Gakumdu Pematangsiantar untuk mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) Walikota/Wakil Walikota nomor urut 2, HulmanSitorus-Hefriansyah untuk tidak diikutikan sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota itu.
Permintaan diskualifikasi ini disampaikan Daulat Sihombing SH.MH serlaku Ketua Pelaksana Harian Tim Pemenangan pasangan calon (Paslon) Walikota/Wakil Walikota nomor urut 4, Teddy Robinson Siahaan-Zainal Purba (TRS-Zainal) ke kantor Panwaslih Kota Pematangsiantar, Selasa (15/11/2016). 
Kedatangan Daulat ke Panwaslih didampingi 16 anggota DPRD Pematangsiantar dan lima Pengurus Partai Politik (Parpol) pengusung dan pendukung TRS-Zainal, yaitu Partai Nasdem, Hanura, PAN, Golkar dan Gerindra, Diantaranya Mangatasi Silalahi, Kennedy Parapat, Denny Siahaan, Frans Herbert Siahaan, Hj.Rini Silalahi, Hendra Pardede, dan angota dewan lainnya.
Kehadiran para pelapor disambut Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R.Rasahan, didampingi anggota Bawaslu Sumut Hardi Munthe, Wakil Ketua Bawaslu Pusat, Nelson Simanjuntak, Ketua Panwaslih Pematangsiantar Josef Sihombing, dan angotanya Darwan Saragih, serta anggota Gakumdu dari Kejaksaan dan Polres Pematangsiantar.
        
Dalam laporan pengaduannya, Tim Pemenangan TRS-Zainal menjelaskan, pada Selasa pagi (15/11/2016) sekitar pukul 09.00 Wib, sekitar 100 warga Siantar yang menyebut diri Aliansi Rakyat Anti Politik Uang (Antipol) melintas dari rumah pribadi paslon Petahanan, Hulman Sitorus di Jalan Mual Nauli Pematangsiantar.
       
Di depan rumah Hulman, aksi massa menggelar orasi damai dengan meneriakkan yel-yel “Tolak Politik Uang, Stop sabotase formulir C6”. Sekira lima menit orasi damai berlangsung, tiba-tiba sekitar 50 orang yang keluar dari rumah Hulman menyerang massa dengan kayu balok dan beroti, hingga mengakibatkan sejumlahorang mengalami luka-luka dan beberapa menit sepeda motor dan beberapa toa milik pendemo rusak berat.
        
Hasil investigasi aliasni anti politik uang ini, Paslon petahanan dan tim mereka duga melakukan sabotase terhadap formulir C6 dengan cara mengumpul, menumpuk, memboyong dan menahan puluhan ribu formulir C6 milik warga Siantar yang berhak memilih, diduga formulir C6 itu berada di rumah calon petahana itu, dengan maksud untuk dipertukarkan dengan sejumlah uang kepada masing-masing pemilik formulir C6 tersebut.
        
Tim pelapor juga mengaku menyaksikan hampir setiap hari warga pemilih yang digiring secara massif ke rumah pribadi petahanan itu, diduga untuk transaksi yang disebut pelapor dengan “suara tukar uang dan C6 tukar uang”.
         
Padahal seyogyanya formulir C6 itu sudah didistribusikan kepada pemilih 3 hari sebelum hari H pemungutan suara, yakni tanggal 11 s/d 13 Nopember 2016 karena pemilihan akan diselenggarakan tanggal 16 Nopember 2016. “Namun hingga hari ini, tanggal 15 Nopember 2016 formulir C6 di beberapa kelurahan se Kota Pematangsiantar ternyata belum didistribusikan kepada masing-masing pemiliknya, justru diboyong, ditumpuk, dikumpul dan ditahan untuk kepentingan petahana.
         
Hilangnya sejumlah formulir C6 dari sejumlah warga pemilih, disinyalir kuat adalah skenario terencana yang telah menyusupkan tim pemenangn calon petahana menjadi Ketua atau anggota KPPS di hampir semua TPS. Tim sukses inilah yang diduga kuat mendapatkan “borongan” C6 langsung dari oknum PPS dan atau KPPS yang merangkap sebagai tim pemenangan petahana.
        
Indikasi ini sebut Daulat Sihombing dalam laporan pengaduannya, didasarkan pada temuan ratusan kasus serupa, dimana tim sukses petahanan telah melakukannya secara massif dan terencana untuk transaksi suara pemilih yang disebut dengan imbalan antara Rp100.000 s/d Rp200.000 per C6.
        
Juga diungkap puluhan nama-nama yang terlibat sebagai tim pemenangan atau tim sukses petahana, terdiri dari RT dan warga, bahkan sejumlah diantaranya ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Pemko Pematangsiantar. Tidak hanya itu, anak mainnya yang sudah tertangkap dan diamankan Panwaslih Siantar Utara sudah ada, yaitu R.Nainggolan, dia diamankan tanggal 14 Nopember dan sudah mengakui perbuatannya, berikut barang bukti C6 disita Panwaslih.
        
Selain itu, pelapor bersama tim investigasnya juga menduga kuat terjadinya pengerahan pendatang ke Siantar dari Labusel yang dimobilisasi sebagai “pemilih eksodus” dengan menggunakan identitas lama yang masih tercatat sebagai pemilih di Siantar.
Berdasarkan ini semua, pelapor dan Parpol pendukung menduga kuat, bahwa telah terindikasi adanya kecurangan Pilkada Siantar, dan ini adalah bentuk pelanggaran yang bersifat struktural, sistemik dan massif. Maka atas alasan ini, tegas Daulat Sihombing agar di diskualifikasi. Selain itu agar dilakukan “penggerebekan’ kediaman petahan untuk membebaskan paksa puluhan ribu C6 yang mereka duga masih ada di dalam.
Ketu Panwaslih dan Gakumdu juga diminta agar lebih koordinatif melakukan tindakan hukum yang bersifat prfentif untuk mengambil dan membebaskan paksa puluhan ribu C6 itu, serta meminta agar Panwaslih dan KPU melakukan pleno khusus untuk mendiskualifikasi paslon tersebut.
Dalam pertemun di Panwaslih itu, Ketua Bawaslu Sumut dan Panwaslih dengan tegas mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Namun pihak pelapor juga meminta agar Bawaslu, Gakumdu dan Panwaslih mendatangi dan menanyakan warga pemilik C6 untuk membuktikan bahwa C6 milik puluhan ribu warga itu memang benar telah dikumpulkan oleh tim sukses paslon petahana itu melalui orang-orangnya.
Namun untuk diskualifikasi kata Hardi Munthe itu sangt mustahi dapat segera dilakukan mengingat pelaksaan Pilkada tinggal satu hari lagi, yaitu tanggal 16 Nopember besok. Dan pihak Bawaslu kata Hardi Munthe berjanji, pasti akan menindaklanjutinya hingga tuntas.(maris)
Loading...
author
Manusia biasa, Murah Senyum dan Ramah. Tapi, Benci Lihat Ketidak Adilan.