Didakwa Korupsi, Eks Kepala UPT Bapemas Diadili

Terdakwa saat mendengarkan dakwaan

PN MEDAN-M24 | Eks Kepala UPT. Pelayanan Sosial Anak Balita Bapemas Sumut, Edita DB Siburian, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, (1/10).

Edita diadili terkait kasus korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran (TA) 2015 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4,5 miliar dari total pagu anggaran senilai Rp41 miliar lebih.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini, terdakwa Edita, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di 15 kota/kabupaten se-Sumut Tahun 2015, secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi.

Loading...

Dugaan korupsi tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Rahmat Jaya Pramana Suprijatna selaku Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo, saksi Budhianto Suryanata selaku Direktur PT. Proxima Convex, Taufik selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunication dan Matharion Nainggolan selaku Direktur PT. Shalita Citra Mandiri (berkas terpisah).

Modus yang dilakukan terdakwa dalam kegiatan sosialisasi itu, dengan cara menggelumbangkan biaya rencana pelaksanaan dan operasional penyelenggaraan acara yang gelar di sejumlah hotel di Sumut.

“Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung ke lokasi kegiatan, terdakwa hanya memerintahkan kepada beberapa orang staf dari Bapemas untuk melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai,” ucap JPU Agustini di hadapan Ketua Majelis Hakim, Sri Wahyuni Batubara.

Dalam dakwaan, JPU Agustini menjelaskan, pada saat pengajuan tagihan pembayaran ternyata terdakwa juga tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen, data yang diajukan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa.

Akibat perbuatannya terdakwa Edita diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ansah)

Loading...