DPRDSU bahas rehabilitasi pecandu narkoba di Sumut

MEDAN-M24 |Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas persoalan rehabilitasi pecandu narkoba di Gedung Dewan Jln Imam Bonjol Medan, Selasa (10/7).

Dalam gelaran rapat tersebut, Komisi A DPRD Sumut mengeluarkan rekomendasi RDP diantaranya, percepatan penyelesaian Perda pencegahan narkoba, mendukung dana hibah TAT, mendukung napi narkoba yang sudah menjalani 2/3 hukuman agar direhab serta membentuk panitia khusus anti narkoba DPRDSU. Selain itu, kendala soal pengembalian dana anggaran rehabilitasi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dan mekanisme Tim Assessment Terpadu (TAT) yang belum maksimal dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba.

Kakanwil Hukum dan HAM Sumut, Priyadi menyampaikan tidak memiliki dana untuk merehabilitasi pecandu narkoba yang ada di lembaga permasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Loading...

“Kami harus memastikan dulu keberadaan suatu panti rehabilitasi narkoba. Saat ini situasi Lapas over crowdit luar biasa. Perlu pemisahan napi pemakai, pecandu, kurir dan bandar agar saat keluar mereka tidak jadi bandar,” ujarnya.

Priyadi menjelaskan, lemabaga pemasyarakatan hanya menerima sisa setelah proses hukum dari BNN, Polisi atau JPU. Menurutnya, setiap upaya pencegahan, penangkapan, vonis hingga rehabilitasi butuh kerja sama berbagai unsur.

“Kalau dia pemakai, ya harusnya direhab. Tapi sampai sekarang masih jadi perdebatan publik. Selain biaya mahal, akibat pidana kurungan itu luar biasa. Kami melakukan langkah-langkah komprehensif terhadap pemakai, pecandu, kurir, pengedar dan bandar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut, Marsauli Siregar berpendapat rehabilitasi pecandu narkoba sudah dipayungi aturan-aturan bersifat vertikal/pusat. Termasuk metode menjalankan assessment. Dijelaskannya, dari data diperoleh, terdapat 250 ribu lebih pecandu narkoba di Sumut.

“Saya setuju program rehabilitasi ini prioritas kedepan. Di BNN Sumut ada dana asessment terpadu bagi rehabilitasi pecandu. Tapi penyidiklah yang berhak memutuskan. Anggaran rehab untuk 70 pecandu telah disiapkan, namun baru 13 yang dipakai. Kelebihan anggarannya kita kembalikan ke kas negara,” bebernya.

Ditambahkannya, seluruh kabupaten/kota di Sumut disiapkan anggaran rehabiltasi 120 pecandu. Namun terdapat 38 direalisasikan.

“Dana rehabilitasi yang lebih dikembalikan. Sepenuhnya kewenangan penyidik untuk assessment rehabilitasi pecandu narkoba. Kami di BNN tak boleh ujug-ujug. Hanya Penyidik yang bisa usulkan atau meminta assessment. Makanya anggaran tidak terserap,” pungkasnya. (budiman)

Loading...