Jaksa Menduga Praktik KKN di PLN Belawan Berlangsung Sistemik dan Terstruktur

MEDAN-M24 | Dugaan korupsi empat kegiatan rehabilitasi kesekretariatan PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan terindikasi berlangsung sistemik dan terstruktur. Demikian pendapat pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
“Diduga melibatkan petinggi-petinggi. Jadi, ini diduga berlangsung sistemik dan terstruktur,” tegas Staf Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Yosgernold Tarigan, saat menanggapi demonstrasi massa dari Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washhliyah (HIMMAH) Sumut di depan Gedung Kejatisu, Jln A.H. Nasution, Medan, kemarin.

Indikasi praktik melawan hukum itu berlangsung sistemik dan terstruktur, lanjut dia, didasari adanya dugaan keterlibatan Manajer PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, Andi Makkasau; Kepala Pengadaan, Desi; Manajer Keuangan, Yuni; serta para rekanan (kontraktor).
“Maka tindak lanjut dugaan korupsi pada empat kegiatan rehab ini menjadi prioritas pihak Kejaksaan. Apalagi, pagu anggaran dipecah-pecah, sehingga metode pemilihan dilakukan dengan penunjukan langsung,” tukasnya pula.

Desi yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (17/7) sore, terkesan kaget dan balik bertanya. “Darimana tahu nomor saya? Nanti ya, saya lagi kerja,” kata Desi, tanpa mau menjawab pertanyaan yang diajukan metro24.

Loading...

Mengingat posisinya sebagai Kepala Pengadaan, seyogianya Desi mengetahui seluk-beluk kegiatan pekerjaan rehab jalan, rehab kantor, rehab gedung mesin dan pengecatan kantor bernilai total Rp1,2 miliar dari Tahun Anggaran (TA) 2017 yang dipecah menjadi Rp300 juta/kegiatan tersebut. Dan, dialah yang mengeksekusi penunjukan langsung para rekanan.

Sebelumnya, Manajer SDM dan Umum PT. PLN (Persero) Kantor Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Eddy Irawan berpendapat penunjukan langsung (PL) diperbolehkan pada pengerjaan empat kegiatan rehabilitasi di PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan itu. “Bisa dipecah itu. Sebab itu pekerjaan jasa terintegrasi,” dalihnya.

Pun begitu, terkait pekerjaan di Sektor Pembangkitan Belawan yang dikritisi mahasiswa, Eddy mengaku belum bisa menjawab rinci. Termasuk ketika pernyataannya disebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT PLN (Perseo) tentang Pedomana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Humas PT. PLN (Persero) KITSBU, Probo Sulistiyo setali tiga uang. Hingga Selasa (17/7) malam, dia belum bersedia menjawab pertanyaan tentang siapa yang berperan sebagai pengguna atau kuasa pengguna barang/jasa di PLN Sektor Pembangkitan Belawan? Dan, siapa yang bertanggungjawab hingga mengakibatkan pengeluaran uang negara/PT PLN?
Sebagaimana diberitakan metro24 edisi Selasa (17/7), masa dari Pimpinan Wilayah HIMMAH Sumut demonstrasi di depan Kantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU) dan di depan Gedung Kejati Sumut. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Kepala PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, Andi Makkasau diproses hukum lantaran diduga menjadi dalang praktik KKN pada pengerjaan empat proyek rehab di lingkungan kerjanya. (sandi)

Loading...