Kejati Pastikan Tindaklanjuti Dugaan Korupsi PLN Belawan

MEDAN-M24 | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memastikan laporan dugaan tindak pidana korupsi di PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan akan ditindaklanjuti. Kini, penyidik sedang melakukan pengumpulan bukti dan keterangan (pulkbaket).
“Iya, pasti kita tindaklanjuti,” kata Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian ketika dihubungi M24 via seluler, Rabu (18/7) malam.

Langkah pulbaket menurutnya dilakukan Kejatisu menyusul demonstrasi Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut di depan Gedung Kejatisu, Jalan A.H. Nasution, Medan, beberapa hari lalu. Dalam aksinya, mahasiswa mengungkap dugaan korupsi terkait proyek rehabilitasi jalan, kantor, gedung mesin dan pengecatan kantor di tahun anggaran (TA) 2017.

Menunut Sumanggar, pihaknya berharap HIMMAH Sumut menyerahkan bukti-bukti yang mereka miliki kepada penyidik. Sehingga, proses hukum bisa lebih cepat. “Iya kita harapkan, mereka (HIMMAH) datang ke penyidik menyerahkan bukti-buktinya. Pasti segera kita tindaklanjuti,” bebernya.Mengapa Kejatisu tidak mau jemput bola alias turun langsung ke lapangan untuk memulai penyelidikan? Ditanya begitu, Sumanggar lagi-lagi mengatakan menunggu penyerahan bukti dari HIMMAH. “Kita tunggu penyerahan bukti dulu dari HIMMAH,” ungkapnya.

Loading...

Informasi diperoleh M24, tidak hanya di PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan dilakukan penunjukan langsung pada sejumlah kegiatan rehabilitasi di tahun anggaran 2017. Di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU) Kantor Induk, juga diduga memberlakukan hal sama. Bahkan, nilai pekerjaannya lebih besar.

Jika di Sektor Pembangkitan Belawan penunjukan langsung bernilai Rp300 juta/paket pekerjaan jasa konstruksi, di Kantor Induk disebut-sebut nilainya mencapai Rp500/paket.
Ketika hal tersebut dikonfirmasikan M24 via telepon, Manajer SDM dan Umum PT. PLN (Persero) Kantor Induk KITSBU, Eddy Irawan, memilih bungkam. Akan halnya Staf Humas KITSBU, Probo Sulistiyo. (ansah/sandi)

Loading...