Masuk ke Perairan Bagan Deli, Nelayan di Belawan Sweeping 11 Kapal

Nelayan tradisional sweeping kapal

BELAWAN-M24 | Nelayan tradisional di Belawan mensweeping kapal yang masuk ke perairan Bagan Deli. Hasilnya, 11 kapal diamankan dan dibawa ke Ditpolair Polda Sumut.

Kapal-kapal itu diamankan di perairan Bagan Deli, Belawan Senin (8/10) sekitar pukul 08.00 WIB. Ke-11 kapal itu terdiri dari 2 alat tangkap dorong atau langge dan 9 alat tangkap cakar kerang atau garuk.

“Kapal-kapal ini menggunakan pukat trawl, kami tangkap tadi areal pinggiran pantai Bagan Deli. Kapal pukat langge ini dimodifikasi dengan alat tangkap grandong, kami minta ini untuk diproses secara hukum,” teriak para nelayan di dermaga Polair Polda Sumut.

Loading...

Para nelayan tradisional, juga menyesalkan masih bebasnya kapal pukat trawl yang melaut di perairan pinggiran Belawan. “Ini yang hancurkan habitat laut. Kami nelayan kecil di pinggiran tak bisa lagi menangkap ikan, karena hasil laut habis dikeruk sampai dasar laut. Jadi, kami mau makan apa, kalau hasil laut sudah disapu bersih sama pukat trawl,” ungkap nelayan kepada petugas.

Menanggapi itu, Direktur Ditpolair Polda Sumut, Kombes Yosi Muhamartha memerintahkan anggotanya untuk memeriksa 11 unit kapal dan awaknya.

“Untuk lebih jelas, akan kita tunggu saksi ahli yang akan memeriksa atas dugaan pelanggarannya,” jelas Yosi yang didampingi Kasubdit Gakkum Ditpolair, AKBP Nagari Siahaan. Dikatakan perwira berpangkat tiga bunga melati emas ini, mengenai alat tangkap kapal yang diamankan, dalam Permem KP No. 71/2016, alat tangkap dua jenis kapal itu tidak dilarang. Hanya saja zona tangkap yang mengatur alat tangkap tersebut.

Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, akan berkordinasi dengan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota yang memiliki kawasan laut. Itu dilakukan untuk kelangsungan hidup nelayan. Sikap itu diambil Agus setelah menggelar pertemuan dengan para nelayan untuk menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi, termasuk soal Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN).

“Kita akan mendata semua nelayan tradisional dan nelayan semi modern di Sumut. Setelah itu, kita akan kumpulkan bupati dan wali kota yang memiliki wilayah laut untuk membicarakan dan mencari solusi terkait alat tangkap para nelayan,” ujar jenderal bintang dua tersebut kepada wartawan, Senin (8/10).
Menurut dia, pendataan ini perlu dilakukan agar alat tangkap para nelayan bisa diganti dalam bentuk hibah dari pemerintah kabupaten/kota. Setelah itu, barulah pembahasan tentang SPBN untuk para nelayan.

Namun, imbuhnya, karena segala sesuatunya terbatas untuk penyediaan SPBN, Polda Sumut akan mengupayakan untuk menggunakan BUMD. Harapannya, masyarakat nelayan bisa mendapatkan pelayanan SPBN bekerjasama dengan BUMD dan Pertamina.
Sedangkan mengenai pelanggaran kepada masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap semi modern seperti pukat trawl, hukumnya akan tetap berjalan dan tetap dilakukan penindakan. (syamsul/ahmad)

Loading...