Mengaku Diperas PT Yuki, 3 Mantan Satpam Ngadu ke DPRDSU

Ketiga mantan satpam PT Yuki ketika di gedung DPRDSU.

MEDAN – M24 | Darvin Sihombing(23), Irfan Sirait (19) dan Haidul Hafki Manurung (17) menyambangi Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Jln Imam Bonjol Medan, Senin (8/10). Pasalnya, ketiga mantan satpam Yuki Simpang Raya ini mengaku diperas pihak perusahaan yang meminta uang untuk mengambil ijazah Rp10 juta.

Hal itu diketahui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRDSU, rapat tersebut terpaksa dihentikan Ketua Komisi E DPRDSU, Dahril Siregar dikarenakan staff manajemen Supermarket Yuki Simpang Raya atau PT Yuki Abadi menyatakan tidak kompeten mengambil keputusan.

Sementara itu, Irfan Sirait didampingi kedua rekannya mengaku kesalatas perlakuan PT Yuki. Menurut dia, perkerjaan sebagai Satpam Yuki telah dijalaninya sejak 7 Juli 2018, tapi harus diakhiri 7 September 2018.

Loading...

“Saya teken kontrak kerja. Namun gak pernah terima salinan kontrak. Saya melamar ke sana karena baca pengumuman lowongan kerja yang dipajang di depan Yuki,” ungkap Irfan.

Disebutkannya, ia menyerahkan ijazahnya dari SMA Swasta Nusantara Setia Janji Kisaran sebagai syarat bekerja. Kemudia, ia diberi tanda terima ijazah dan fasilitas hak meliputi gaji pokok Rp1 juta/bulan, uang kehadiran Rp10 ribu/hari serta uang lembur 1 jam Rp3 ribu.

“Kalau gak hadir 1 detik saja, potong Rp7 ribu. Jadwal kerja kami 24 jam setiap hari. Mulai pukul 8 pagi sampai besoknya pukul 10 pagi. Begitulah aturan PT Yuki sesuai perintah staff personalia/HRD PT Yuki, Lisbet Sitorus,” biilangnya.

Dijelaskannya, dirinya memutuskan pengunduran diri dari pekerjaan disebabkan kebijakan manajemen yang mengalihkan dirinya bekerja sebagai buruh bangunan.

“Kerja saya tak satpam lagi. Selama satu bulan, saya dikirim ke rumah bos Robin membangun rumahnya di sebelah Hotel JW Marriot Jln Putri Hijau Medan. Jadi pekerja bangunan dan jadwal kerja 24 jam inilah yang membuat 7 orang satpam Yuki mundur sejak 7 September 2018,” terangnya.

Ditambahkannya, gaji selama 1,5 bulan dan ijazah miliknya tidak diberikan manajemen. Bahkan, staff personalia/HRD PT Yuki, Dewi meminta uang 10 bulan gaji atau Rp10 juta agar ijazah miliknya dapat dikembalikan.

“Ada yang diminta Rp1-10 juta. Ini pemaksaan dan pemerasan namanya. Kontrak kami baca, tapi tak ada membahas penahanan ijazah apalagi pembayaran uang menebus ijazah. Kami juga masih training. Saya sudah dua kali minta ijazah, tapi ibu Dewi bilang wajib bayar Rp10 juta. Kami akan melaporkan pemerasan PT Yuki kepada polisi,” cetusnya.

Senada dikatakan Darvin Sihombing, warga Jln Amaliun Medan ini juga menyesalkan kesewenang-wenangan PT Yuki yang tidak membayar gaji selama 1,5 bulan dan menahan ijazah miliknya.

“Tuntutan kami ijazah dikembalikan dan bayar gaji kami 1,5 bulan. Kalau tidak, kami akan lapor polisi atas tuduhan pemerasan,” katanya.

Sementara itu, Haidul Hafiki Manurung meminta agar PT Yuki membayar gaji dan mengembalikan ijazahnya.

“Banyak kali masalah Yuki itu. Kejadian gini sudah sering terjadi dan bukan kami saja jadi korban. PT Yuki banyak langgar aturan. Kami memang belum lapor ke Disnaker Medan. PT Yuki rampas dan peras rasa keadilan rakyat kecil. Makanya kita akan segera buat laporan polisi,” keluhnya.

Pengawas Lapangan PT Yuki, Sumiati ketika dikonfirmasi enggan memberikan keterangan.

“Aduh, jangan saya ya. Saya gak berwenang. Tanya HRD aja,” ucapnya berkilah. (budiman)

Loading...