Polisi Diminta Usut Kekerasan dan Penyiksaan Wanda

MEDAN-M24 | KontraS Sumut menyesalkan terjadinya dugaan praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap Wanda Gunawan Pasaribu, oleh personel Polsek Medan Timur, Senin (9/7). Wanda diamanakan polisi karena diduga melakukan pencurian. Kuat dugaan dia dianiaya dan ditembak kakinya.

KontraS sangat menyayangkan pola-pola penegakan hukum tersebut apa lagi di tengah janji manis Kapolri bahwa kepolisian menuju arah professional, modern dan terpercaya (PROMOTER)

Informasi atas peristiwa yang dialami Wanda diterima KontraS Sumatera Utara melalui pengaduan langsung keluarga pada tanggal 12 Juli 2018.

Loading...

Dalam beberapa hari ini, KontraS mencoba mengumpulkan alat bukti, menyusun kronologis, serta menemui beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan dan informasinya.
Dari proses tersebut, diketahui bahwa Wanda saat itu ditangkap tanpa surat penangkapan dan penahanan. Wanda yang ketika itu baru pulang dari bengkel tempatnya bekerja, lantas dibujuk “ikut” kedalam mobil oleh salah seorang personel polisi berpakaian biasa.

Keluarga tak mengetahui kalau Wanda dijemput polisi. Alhasil, keluarga pun kelimpungan mencai keberadaan Wanda. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses keluarga untuk bisa bertemu langsung dengan Wanda. Selama lebih seminggu berada dalam tahanan, keluarga tidak dapat bertatap muka untuk melihat langsung kondisi Wanda. Komunikasi justru dilakukan melalui perantara telepon.

Namun anehnya, pihak keluarga korban justru diminta tetap membawakan obat-obatan untuk penyembuhan luka di kaki wanda yang kena luka tembak. Anehnya lagi Surat Penangkapan SP.Kap/242/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/ 29/VII/2018 justru baru diserahkan pada keluarga tertanggal 13 Oktober 2018.

Praktek-praktek demikian tentu saja bertentangan dengan KUHAP yang dengan tegas mengatur hak-hak tersangka. Sekalipun Wanda merupakan pelaku kejahatan sebagaimana yang dituduhkan, ia harus tetap diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia wajib ditegakkan. Hal sederhana misalnya, tersangka mempunyai hak untuk meminta surat tugas kepada aparat ketika hendak menangkap dan menahan si tersangka (pasal 18 ayat 1 KUHAP).

Jika aparat penegak hukum yang bersangkutan tidak memperlihatkan surat tugasnya atau tidak memiliki surat tugas maka penangkapan itu tidak sah, dan bisa dimohonkan praperadilan, dan konsekuensinya tersangka akan dibebaskan disertai dengan pemberian ganti rugi (Pasal 77 KUHAP)

Untuk itu KontraS mendesak Polda Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran Polsek Medan Timur secara internal, dan mendorong lembaga Negara lainnya seperti Kompolnas, Komnasham, LPSK maupun Komisi A DPRD Sumatera Utara secara eksternal untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan penyelidikan lebih jauh atas peristiwa ini. Bahwa mengintrogasi dengan cara-cara kekerasan dan penyiksaan sering kali dijadikan sebagai sarana untuk mengejar pengakuan terduga pelaku, yang akhirnya justru bermuara pada rekayasa kasus. Kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi.

“Kita berharap proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini berjalan secara objektif dan transparan. Bukan hanya untuk memberikan rasa keadilan bagi wanda dan keluarga, namun lebih dari itu sebagai ikhtiar bersama dalam mendorong kepolisan untuk bekerja lebih professional, Modern dan terpercaya. Pengungkapan secara tuntas kasus ini bisa jadi bukti, apakah kepolisian sudah berbenah atau justru masih senang dengan menumpahkan darah dan air mata.,”ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumut Amin MUltazam. (dedi)

Loading...