Pungli parkir di Sidimpuan, Pj Walkot ultimatum Kadishub

48

Imran – Sidimpuan | Meski diburu pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD), Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padangsidimpuan diultimatum agar tidak melanggar peraturan daerah (PAD). Ultimatum itu ditegaskan Pejabat (Pj) Walikota Padangsidimpuan, Sarmadan Hasibuan, akhir pekan kemarin.

“Intinya, pengutipan retribusi parkir wajib menggunakan karcis parkir yang diporporasi. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran pada arus masuk kas daerah,” ujar Sarmadan saat dihubungi M24 via seluler.

Menurutnya, target PAD tidak dapat dijadikan dalih untuk menaikkan tarif parkir tanpa dilandasi perda. Karena itu, dia menyarankan agar Dishub menunggu diselesaikannya perda baru tentang parkir, yang isinya terdapat perubahan-perubahan tarif.

“Sebelum melakukan itu, SKPD sebaiknya memperbaiki perdanya dulu, baru pengutipan bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang. Sehingga, perbuatan itu halal demi hukum.,” ungkap Sarmadan.

Pj Walikota menjelaskan ini terkait konfirmasi wartawan yang mempertanyakan sikap apa yang diambil Pemko Padangsidimpuan, dalam menanggapi permasalahan pengutipan retribusi parkir tanpa memberikan karcis.

Disebutkan, saat ini telah terjadi pengutipan yang dimark-up, dalam produk Perda (diterbitkan sekitar 8 tahun lalu), dimana disebutkan tarif parkir untuk kendaraan roda dua hanya sebesar Rp500.

Dengan alasan target dan laju inflasi yang terus meningkat, Kadishub Padangsidimpuan menghalalkan petugas parkir melakukan pengutipan sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 kepada pemilik sepedamotor. Sementara untuk tarif parkir roda empat, sesuai Perda lama hanya Rp1.000, kini dikutip Rp2.000 hingga Rp3.000.

Selain menaikkan tarif parkir, juga terjadi indikasi kecurangan dalam mengelabui pemasukan PAD, dimana karcis ditengarai sengaja tidak diberikan kepada pemilik kendaraan. Hal itu bertujuan agar permintaan karcis ke dinas pendapatan tidak banyak atau setorannya tidak banyak ke kas daerah.

Sebelumnya, Kapolresta Padangsidimpuan AKBP Hilman Wijaya, berjanji akan memberikan informasi kepada wartawan terkait telaah hukum terkait terhadap praktik dugaan pungli parkir ini.

Loading...