Usut Dugaan Korupsi RSUD Padangsidimpuan, Puluhan Massa PKANI Sambangi Poldasu

6

MEDAN-M24 | Puluhan massa mengatasnamakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia (PKANI) melakukan unjuk rasa di depan Mapolda Sumut. Mereka menuntut usut tuntas dugaan kasus korupsi RSUD Kota Padangsidimpuan, Selasa (4/9).

Koordinator aksi, Syafril mengatakan, Kapolda Sumut diminta mengusut secara tuntas dengan memeriksa para terlapor atas dugaan kasus korupsi RSUD Padangsidimpuan.

“Kami meminta Kapolda Sumatera Utara mengambil tindakan tegas dengan memeriksa terlapor untuk menunjukkan keseriusan Polda Sumut dalam menangani kasus korupsi, sekaligus menepis isu-isu miring yang mengatakan bahwa proyek RSUD Padangsidimpuan tersebut adalah ‘jatah’ oknum pejabat Poldasu,” ujar koordinator aksi, Syafril kepada wartawan. .

Syafril menjelaskan, terjadi insiden kebakran ruangan basement RSUD Kota Padangsidimpuan, Kamis 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB lalu. Menurutnya, kejadian itu diduga dilakukan guna menghilangkan barang bukti.

“Kejadian ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin kebakaran yang terjadi pada bangunan yang belum dipergunakan. Sampai saat ini penyebab kebakaran tersebut belum diketahui. Kami menduga kebakaran ini ada kaitannya dengan laporan dari Timbul Parsaulian Simanungkalit atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung baru RSUD Kota Padangsidimpuan TA 2017. Karena ada dugaan kebakaran tersebut adalah skenario untuk menghilangkan barang bukti,” terangnya.

Dikatakan Syafril, proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 dengan nilai kontrak Rp 22.057.053.000 dengan pelaksana PT RK Jalan Bajak II H No 51A Medan, dimana waktu pelaksanaan 5 Juni 2017 s/d 31 Desember 2017.

“Proyek tersebut sarat masalah. Mulai dari kontraknya diperpanjang sampai 2 kali, kontruksi bangunan tidak lagi seperti yang direncanakan dan lain sebagainya. Pelapor menemukan adanya indikasi bahwa PT RK selaku pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, tapi selalu ditutup-tutupi,” tegas Syafril.

Syafril menambahkan, ia dan rekan-rekannya menduga sampai saat ini terlapor belum diperiksa dan menurut informasi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Kami mendesak Kapolda untuk memeriksa 7 terlapor dan menahannya. Karena kami khawatir selama tidak ditahan, terlapor kemungkinan akan menghilangkan barang bukti,” pungkasnya.

Usai menyampaikan orasi, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah perwakilan dari Bid Humas Polda Sumut, Kompol Rudi Silaen menyampaikan akan meneruskan aspirasi mereka kepada Kapolda Sumatera Utara. (ahmad)

Loading...