Data guru tidak tetap di Deliserdang tak jelas

MEDAN-M24 | Komisi E DPRD Sumut cecar penjelasan Kepala UPT Dinas Pendidikan Sumut Deliserdang, Sakti Siregar, terkait kondisi Guru Tidak Tetap (GTT) SMAN/SMKN Kab Deliserdang, di gedung dewan, kemarin. Pasalnya, Sakti Siregar tidak siap menyampaikan data jumlah GTT dan berapa GTT yang telah menerima Surat Keputusan (SK).

Amatan M24, selain Sakti Siregar, tampak pula beberapa Kepsek SMAN/SMKN se-Deliserdang serta 3 pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sumut. Seperti, James Siagian, Agus dan Saut Aritonang.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Darmawansyah Sembiring, menilai, data GTT sangat dibutuhkan, sebab banyak yang mengadu belum mendapat honor, bahkan SK. “Kalo begini data yang disampaikan, apa layak pertemuan ini? Padahal sudah 1 minggu undangan kami dan saya rasa 2 hari saja data bisa dibawa. Kok sekarang tak ada,” cecar Darmawan.

Loading...

Menanggapi hal tersebut, Sakti Siregar akhirnya terbata-bata memberi jawaban. “Ada 21 SMAN dan 11 SMKN di Deliserdang. GTT yang sudah dapat SK sebanyak 243 orang,” terangnya.

Penjelasan Sakti Siregar malah dibantah Ketua Majelis Kehormatan Kepala Sekolah (MKKS) Deliserdang, yang juga Kepsek SMAN I Lubuk Pakam Ramli Siregar. Menurut Ramli, sedikitnya 481 orang GTT SMAN/SMKN di Deliserdang telah mendapat SK Gubsu. Tahun 2016, ungkap Ramli, dilakukan pendataan guru sebelum dikelola/dialihkan ke provinsi pada 2017.

“Semua guru honor SMAN/SMKN Deli Serdang sudah punya SK sejak 31 Desember 2016. Tahun 2016 UPT belum dibentuk. Tempat pemutakhiran data di SMAN I Lubuk Pakam,” ungkapnya.

Pejabat Dinas Pendidikan Sumut, James Siagian menjelaskan, setelah SMAN/SMKN dialihkan ke provinsi sesuai UU No 23/2014 tentang Pemda, bentuk pengalihan itu meliputi guru PNS. Sedangkan GTT/guru honor disebutnya di-SK-kan oleh Komite Sekolah, Kepala Sekolah atau Kepala Daerah. “Manajemen guru honor dipegang oleh provinsi. Dasar kita Permendikbud No 17 tahun 2017 tentang dana BOS. Dana honor terhadap GTT harus terdata di sekolah sebelum pengalihan diberlakukan,” terang James.

Menurut dia, merujuk PP No 74/2008 dan PP No 19/2017 tentang guru dan tenaga pendidik, maka syarat GTT harus D3 atau S1 sesuai kualifikasi. James memastikan, saat ini ada 8.029 orang guru honor SMAN/SMKN yang telah diberi penugasan dengan anggaran Rp45 M dari P-APBD Sumut 2017.

“Perjam pelajaran Rp40 ribu. Tapi bila guru honor mengajar 24 jam selama 1 minggu, bisa disetarakan upah minimum provinsi (UMP) Rp2,4 juta/bulan. Tahun 2018 juga dialokasikan anggaran serupa,” ujarnya.

Menyinggung proses mutasi guru non PNS, James menyarankan sebaiknya tidak dilakukan dulu. Sebab harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. “Kita masih kaji dan analisis apa memang ada kebutuhan,” ujarnya. (budiman)

Loading...