Kasus Kekerasan Terhadap Guru Marak, DPR Siapkan UU

433

guruM24.co-JAKARTA
Maraknya kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru membuat kalangan Dewan miris. Untuk mencegah kasus serupa terus berulang, DPR mendorong membentukan Undang-undang Perlindungan Guru.

Akhir-akhir ini, kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru memang kerap terjadi. Yang teranyar, kasus pe­mukulan terhadap Dasrul, guru SMK Negeri 2 Makassar.

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyebut, pemu­kulan terhadap Dasrul men­jadi trigger di Dewan untuk mendorong pembahas RUU Perlindungan Guru. Dengan RUU itu diharapkan ada aturan komprehensif yang mengatur peran guru dan sekaligus melindungi tugas pendidik. “Semoga di Paripurna nanti seluruh anggota DPRmenyetujuinya,” ucap politisi PPP ini, kemarin.

Reni mengakui, saat ini me­mang sudah ada regulasi per­lindungan guru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2008. Namun, aturan tersebut terke­san berbenturan dengan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, dalam UU baru nanti akan diatur mengenai batasan sanksi yang bisa diberikan guru ke­pada anak didik. “Di dalam UU Perlindungan Anak, membentak anak sudah masuk kekerasan,” ucapnya lagi.

Kata Reni, pembahasan RUU Perlindungan Guru ini harus cepat. Jika tidak, kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru bakal terus beru­lang dan banyak membawa efek buruk. Karena khawatir dikriminalisasi, bisa membuat guru enggan menegur siswa dan akan terjadi pembiaran.

Untuk kasus pemukulan ter­hadap Dasrul, Reni mendesak Mendikbud, Kapolri, Jaksa Agung, organisasi profesi guru, dan stakeholder lainnya duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi. Reni tidak ingin kasus kekerasan terhadap guru hanya ramai dibi­carakan saat ada kasus yang heboh.

“Saya banyak mendapat ke­luhan kekhawatiran dari para guru atas fenomena kriminalisasi maupun aksi kekerasan fisik yang menimpa guru-guru. Kriminalisasi guru dan aksi kekerasan ini jangan dianggap sepele. Karena ini efeknya pada kualitas kegiatan belajar menga­jar,” tandasnya.

Anggota Komisi X Anang Hermansyah juga miris den­gan kasus pemukulan terhadap Dasrul. Makanya, musisi yang kini menjadi politisi PAN itu meminta Mendikbud Muhadjir Effendy melakukan pembe­nahan strategis, salah satunya mengembalikan kehormatan dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

“Kita perlu bekerja maksimal untuk membenahi pendidikan nasional. Agar persoalan kekerasan terhadap guru tidak teru­lang, mari kita duduk bersama, merancang UU Perlindungan Guru,” ucapnya, tadi malam.

Melalui undang-undang itu, kata Anang, DPR ingin mengem­balikan kewibawaan dan me­lindungi hak para guru sebagai seorang pendidik. Pihaknya juga akan mengatur batasan-batasan sanksi yang bisa diberikan guru kepada siswa agar tidak berben­turan dengan UU Perlindungan Anak.

“Dalam Undang-undang baru nanti, kami atur mengenai batasan sanksi yang bisa diberikan guru kepada anak didik. Kita harus mengembalikan kehormatan dan wibawa guru yang saat ini se­makin memudar,” tegas dia.

Direktur Perlindungan Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Anas M Adam setuju dengan wacana pembentukan UU Perlindungan Guru. Sebab, saat ini terjadi kurang sinkron antara UU Perlindungan Anak dan PP soal guru itu.

“Tidak berimbang antara PP dan UU Perlindungan Anak. Mencubit jadi masalah, menegur jadi masalah. Harus membuat aturan yang berimbang tentang apa yang boleh diperbuat guru,” ucapnya. (red/rmol)

Loading...