Tunjangan guru yang tertahan

Medan | Pemerintah hendaknya segera mencairkan dana tunjangan profesi guru (TPG) triwulan II yang seharusnya cair antara April-Juni 2017. Birokrasi untuk pencairan hendaknya tidak berbelit-belit sehingga mempersulit guru mendapatkan haknya. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan kepada wartawan, Selasa (19/9/2017) .

Saat ini sudah era komputerisasi, semuanya bisa dipermudah kalau kita mau, ujarnya. Pemberkasan hendaknya dilakukan secara cepat sehingga urusan pun bisa menjadi cepat. “Kalau petugas yang menanganinya tidak mengerti komputer hendaknya diganti dengan tenaga muda yang sanggup mengoperasikan komputer demi kelancaran administrasi,” ujarnya lagi.

Selain itu aturan yang membuat terlambatnya pembayaran TPG triwulan II hendaknya ditinjau ulang. Para guru sudah mengabdikan dirinya untuk membina dan mendidik anak bangsa supaya pintar, jangan lagi dibebani dengan urusan yang bertele-tele sehingga mempersulit mereka mendapatkan haknya.

Loading...

Tunjangan profesi guru, imbuhnya, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Sudah jelas diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Amanat ini harus dilaksanakan, ujar Politisi Nasdem itu. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk tunjangan profesi guru.

Tunjangan diberikan ujarnya, pada guru PNS maupun non-PNS. Pada 2016, pemerintah menganggarkan tunjangan profesi guru, baik guru PNS maupun bukan PNS. Alokasi anggaran tunjangan profesi guru tahun lalu sebesar Rp 71 triliun untuk guru PNS daerah.

“Selain itu, anggaran untuk guru bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan administrasi dialokasikan sebesar Rp 8 triliun, antara lain telah mengajar 24 jam,” paparnya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi B, Bangkit Sitepu. Disebutkannya, TPG yang sudah menjadi hak guru, segeralah diberikan agar mereka juga sejahtera dan fikirannya tidak kemana-mana akibat tidak adanya biaya.” Segala birokrasi yang panjang juga harus dipotong agar para guru segera mendapatkan haknya,” kata Bangkit.

“Pemko Medan diharapkan segera membantu proses pencairan dana TPG tersebut. Bangsa ini tidak akan pintar tanpa adanya guru yang mengajari, ” ujar Bangkit yang juga Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan ini. Apalagi sebutnya, saat ini sudah bulan September, sementara dana yang belum cair dari April-Juni 2017.

Sementara itu, Anggota Komisi B lainnya, Drs Wong Chun Sen yang ditemui terpisah di ruangannya mengatakan, hendaknya pemerintah segera mencairkan dana TPG tersebut. TPG itu merupakan hak para guru yang harus diberikan, jangan ditahan-tahan dengan berbagai alasan.

Apalagi saat ini TPG triwulan II sudah jatuh tempo dan harusnya sudah terima untuk triwulan III. Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya harus pahami kebutuhan para guru ini, ujar Politisi PDI Perjuangan ini lagi. “Kita harus menghormati guru karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa,”ujar Wong lagi.

Wong juga mempertanyakan, kenapa bisa tidak cair pada waktunya. Apakah dananya belum ada atau bagaimana sehingga belum terbayarkan untuk triwulan II, padahal ini sudah sampai triwulan III dan beberapa minggu ke depan akan masuk triwulan IV.

Kalau tidak juga cair dalam waktu dekat, Wong meminta agar para guru penerima TPG segera mengadu ke Komisi B DPRD Medan agar segera ditindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait. “Kalau semua pihak terkait dipanggil, persoalan ini akan segera diketahui penyebabnya dan segera bisa kelar, ” ujarnya mengakhiri.

Kadis Pendidikan Kota Medan Drs Hasan Basri MM saat dihubungi mengatakan, saat ini sudah dalam proses pencairan dan sedang dikirim ke rekening Bank Sumut para guru yang berhak menerimanya. Pemko Medan hanya menjadi saluran dana tersebut. Kalau sudah ada rekomendasi dari Dirjen, barulah pihaknya melakukan amprah dan dilakukan pencairan ke rekening yang bersangkutan.

“Keterlambatan itu juga sudah beberapa kali dipertanyakan, namun pusat beralasan mereka sibuk mengurusi TPG semua daerah di Indonesia, ” ujarnya. Disebutkannya, dana tersebut berasal dari pusat dan Pemko Medan hanya menyalurkannya ke rekening para guru yang berhak menerimanya,”kata Hasan.

Loading...