Biadab ! Gaji Tak Dibayar Malah Para Guru Honorer Sering Diminta Pungli

59

RIVAN-MEDAN|Puluhan guru honorer yang terdiri dari guru SD, SMP dan SMA tersebut didampingi oleh Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD Pospera) Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan. Aksi tersebut meminta agar gaji guru honerer dibayar oleh Dinas Pendidikan Kab. Simalungun, Rabu (26/4/2017).

Salah satu guru honorer Kab. Simalungun, Agus Adi Syahputra mengatakan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun telah melanggar UU No 14 Tahun 2005 terhadap guru honorer dengan tidak memberi gaji mereka selama enam bulan.

“Para guru honorer itu tidak digaji selama enam bulan. Mereka juga meminta kejelasan statusnya sebagai guru honorer di Kab. Simalungun,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa selain para guru honorer tersebut tidak digaji, para guru juga ada yang dipecat secara sepihak. Serta mengharuskan pemberian sejumlah uang untuk mengeluarkan SK. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap para guru honorer baik material maupun immaterial.

“Oleh karena kami meminta Bupati Simalungun membayar gaji kami yang enam bulan tersebut, keluarkan SK 2017, tolak intimidasi kepada guru honorer, tolak pungutan biaya dalam perpanjang SK PTT,” pintanya

Selain gaji tak dibayar, dipecat secara sepihak, mereka juga mengaku kerap menjadi korban pungutan liar oknum yang bertugas di Pemkab Simalungun. “Untuk pengurusan administrasi, mereka yang mau jadi guru honorer itu kerap mengalami tindakan pungli. Mereka mengaku, ada sejumlah oknum yang bertugas di Pemkab memintai sejumlah uang,” kata Kordinator Posko Perjuangan Rakyat Sumut, Sadam Husein

Tak tanggung-tanggung, jumlah pungutan liar yang diminta oknum Pemkab Simalungun mencapai belasan bahkan puluhan juta. Tiap guru dimintai uang yang bervariasi dengan berbagai alasan.

“Dari pengakuan guru yang bergabung bersama Pospera, mereka ada yang dimintai uang Rp 15 juta. Ada juga yang dimintai Rp 30 juta,” ungkap Sadam.

Jika tidak memberikan uang, oknum yang bertugas di Pemkab Simalungun itu akan mempersulit urusan para calon guru honorer. Sehingga, para calon guru terhambat dalam setiap urusan administrasi menjadi guru honorer.

Loading...