Disoal ke KPK pembelian tanah tuk komplek perkantoran Pemkab Labusel

Poto Istimewa

Jakarta| Persoalan dugaan korupsi di Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) mulai muncul. Satu persatu disorot oleh sejumlah aktivis anti rasuah, dengan melakukan aksi di depan gedung Komisi Pemberanntasan Korupsi (KPK).

Datangnya dari Aliansi Pemuda Labuhan Batu Jabodetabek. Mereka mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi dan memantau realisasi APBD di Kabupaten Labusel, kemarin (14/9/2017).

“Kami meminta KPK untuk memantau APBD Kabupaten Labusel,” kata koordinator aksi AS. Harahap. Dia menegaskan, jika indikasi masalah-masalah yang terjadi pada APBD Labusel tidak diusut oleh KPK, maka masyarakat pastinya akan terkena imbasnya.

Loading...

“Jika KPK tidak mengusut masalah APBD-nya, maka ini akan menjadi bumerang bagi masyarakat luas,” tegasnya. Kendati demikian, massa aksi juga mengutarakan dukungannya terhadap KPK dalam memberantas korupsi di seluru daerah di Indonesia.

“Kami mendukung kerja-kerja KPK dalam perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya Sumatera Utara,” ujarnya, seperti dilakukan penangkapan terhadap Bupati Batubara OK Arya dan kroninya.

Massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan ke KPK, yakni melakukan analisa terhadap pembelian tanah untuk kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Labusel yang berlokasi di Desa Sosopan, Kotapinang, Labusel.

Memantau proses lelang dan pengerjaan proyek pekerjaan umum, memantau ketidaktransparan pengurangan gaji tenaga kontrak dalam lingkup Pemkab Labusel.

Memeriksa penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan rumah dinas Bupati Labusel, menganalisis penggunaan anggaran PPK dan MTN. Dan berharap KPK menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan penyelewengan APBD Kabupaten Labusel. (sumber-monitor)

Loading...