Guru Honorer Kutuk JR Saragih “Penghisap Keringat Guru Honorer”

95

RIVAN-MEDAN|Puluhan guru honorer yang terdiri dari guru SD, SMP dan SMA tersebut didampingi oleh Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD Pospera) Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan. Aksi tersebut meminta agar gaji guru honerer dibayar oleh Dinas Pendidikan Kab. Simalungun, Rabu (26/4/2017).

Dalam aksi ini beberapa guru honorer ini membawa poster Bupati Simalungun JR Saragih yang bertuliskan “Penghisap Keringat Guru Honorer” sepanjang demo hingga memajangnya di depan pintu gerbang di Kantor DPRD Sumatera Utara.

Jika tidak memberikan uang, oknum yang bertugas di Pemkab Simalungun itu akan mempersulit urusan para calon guru honorer. Sehingga, para calon guru terhambat dalam setiap urusan administrasi menjadi guru honorer. Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun telah melanggar UU No 14 Tahun 2005 terhadap guru honorer dengan tidak memberi gaji mereka selama enam bulan.

Aksi yang dilakukan para guru honorer ini ternyata sudah beberapa kali dilakukan di Simalungun, tapi hasilnya tak ada sama sekali. Bahkan mereka mendapat intimidasi. Banyak guru honor yang tidak berani menyuarakan tuntutan mereka, hingga memilih membayar uang yang dikutip oleh pemerintah.

Setelah menemui jalan buntu, bersama dengan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut, mereka pun memutuskan menggelar aksi hari ini. Ada pun beberapa poin tuntutan mereka, yakni mengutuk keras Bupati Simalungun JR Saragih atas tidak diberikannya hak honorer selama enam bulan.

Kemudian meminta agar pemerintah mengeluarkan SK Tahun 2017 tanpa ada syarat pada pegawai tidak tetap sebelumnya, membayar gaji honorer yang menunggak, menolak intimidasi kepada guru honorer, menolak pungutan biaya dalam perpanjangan SK PTT, meminta penerimaan pegawai tidak tetap agar transparan dan menola pemberhentian guru pegawai tidak tetap secara sepihak.

Tidak berapa lama setelah menyampaikan aspirasi, beberapa perwakilan dari guru honorer pun diteriman anggota dewan untuk berdiskusi di Kantor DPRD Sumut.

Loading...