Ini Alasan Puluhan Guru Honorer Serbu Kantor DPRDSU

47

RIVAN-MEDAN|Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, diserbu oleh Puluhan guru honerer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun untuk melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (26/04/2017)

Aksi tersebut dilakukan oleh puluhan guru honorer yang terdiri dari guru SD, SMP dan SMA tersebut didampingi oleh Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD Pospera) Provinsi Sumatera Utara untuk meminta agar gaji guru honerer dibayar oleh Dinas Pendidikan Kab. Simalungun.

Salah satu guru honorer Kab. Simalungun yang melakukan aksi, Agus Adi Syahputra mengatakan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun telah melanggar UU No 14 Tahun 2005 terhadap guru honorer dengan tidak memberi gaji mereka selama enam bulan.

“Para guru honorer itu tidak digaji selama enam bulan. Mereka juga meminta kejelasan statusnya sebagai guru honorer di Kab. Simalungun,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa selain para guru honorer tersebut tidak digaji, para guru juga ada yang dipecat secara sepihak. Serta mengharuskan pemberian sejumlah uang untuk mengeluarkan SK. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap para guru honorer baik material maupun immaterial.

“Oleh karena kami meminta Bupati Simalungun membayar gaji kami yang enam bulan tersebut, keluarkan SK 2017, tolak intimidasi kepada guru honorer, tolak pungutan biaya dalam perpanjang SK PTT,” pintanya

Loading...