Join pengembang preman dan mafia sengsarakan petani

38

Budiman-Medan | Ratusan orang berbendera Komite Rakyat Bersatu (KRB) menyerukan DPRDSU untuk melakukan penyelesaian konflik agraria yang terjadi pada beberapa daerah di Sumut. Pantauan M24, tampak dalam rombongan massa yang membawa spanduk, karton-karton protes mantan anggota DPRDSU periode 2009-2014, H Syamsul Hilal.

Ketika dikonfirmasi M24, Syamsul Hilal menyatakan DPRDSU khususnya Komisi A harus konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat atas tanah dengan melaksanakan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. “Dua hektare tanah untuk rakyat. Selesaikan semua konflik agraria di Sumut berasaskan keadilan atau keberpihakan terhadap rakyat,” imbaunya.

Syamsul Hilal mencontohkan, perusahaan perkebunan milik negara seperti PTPN II, III dan IV kerap bermasalah dengan tanah-tanah rakyat. Begitu pula perkebunan swasta semisal PT Supra Matra Abadi, PT Jaya Baru Pratama, PT Blungkut, PT Leidong West, PT GDLP dan PT PD Paya Pinang.

Kemudian ada pula perkebunan asing diantaranya PT Bridgestone, PT Socfindo dan PT LNK. Ironisnya, lanjut Syamsul Hilal, kalangan perusahaan pengembang ikut andil bersama preman dan mafia tanah untuk mempersulit rakyat. “Sebut saja developernya PT ACR dan PT Mitra Karya Pembangunan Lestari,” ucapnya.

Dia pun meminta Gubsu melibatkan semua kelompok dalam Tim Inventarisasi Tanah yang dibentuk agar tidak ada manipulasi penyelesaian sengketa tanah khususnya eks HGU PTPN II seluas 5.873, 06 Ha. Syamsul Hilal mengusulkan, pembentukan tim penyelesaian konflik agraria diluar eks HGU PTPN II perlu disegerakan.

Kemudian mengukur ulang semua lahan perkebunan perusahaan yang berkonflik dengan rakyat, mencabut/membatalkan HGU yang bermasalah dengan warga, pengusutan keberadaan Al Wasliyah pada lahan eks HGU PTPN II, penarikan militer/Polri dari lahan konflik dan pengusutan penerbitan 227 sertifikat di kebun Klambir V sekira 250 Ha yang diterbitkan BPN tahun 1999 karena status tanah merupakan HGU PTPN II.

Selain itu, dia meminta pengusutan penerbitan sertifikat HGB milik PT ACR di Desa Helvetia Kec Medan Sungal, pengusutan pengalihan status tanah untuk PT LNK/Kepong yang dilakukan PTPN II, pengusutan real estate Cemara dan Lau Dendang di atas tanah eks HGU PTPN II serta penyelidikan HGU PTPN II di Lau Cih Kec Pancur Batu sebab bertahun-tahun telah diusahai/dikuasai masyarakat setempat.

“Kami juga meminta Gubsu dan aparat penegak hukum menuntaskan keganjilan pelepasan tanah eks HGU PTPN II seluas 300 Ha kepada pihak USU yang masuk dalam 5.873,06 Ha,” ungkap Syamsul Hilal, sembari mengimbau Komisi A DPRDSU jangan menunggu bola tapi berperan aktif menyelesaikan konflik tanah di Sumut.

 

Loading...