Puluhan Guru Honorer dari Simalungun Menangis di Kantor DPRDSU

46

TUNTUN-MEDAN|Seorang guru honorer asal Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, N boru Damanik (41) meneteskan air mata saat menyampaikan tuntutan mereka di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/4) siang.

“Gaji kami sudah enam bulan tidak dibayar. Kami mau makan apa? Bagaimana dengan anak-anak kami? Bahkan kami sudah diberhentikan,” ujar boru Damanik sembari menyeka air matanya.

Mendengar itu, tak hanya dia yang meneteskan air mata, melainkan puluhan guru honorer yang ikut dalam aksi demo tersebut. Mereka adalah para guru honerer (Pegawai Tidak Tetap) yang mengajar di beberapa SD dan SMP di Kabupaten Simalungun. Mereka saat ini sudah diberhentikan secara sepihak.

Dalam aksi itu, mereka menjelaskan kalau mereka sudah diberhentikan secara sepihak melalu SK yang baru keluar pada tahun 2017. Alasannya adalah karena mereka tidak membayar uang untuk perpanjangan SK antara Rp 13-15 juta.

“Dari mana uang kami, gaji hanya Rp 1 juta, itupun belum dibayar selama enam bulan terakhir,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ilham Tambunan, salah satu guru honorer di Kecamatan Tanah Jawa. Menurutnya, banyak sekolah di sana yang sangat membutuhkan guru, tapi karena rekrutmen guru honor yang tak jelas, dan memakan biaya yang mahal, proses belajar-mengajar pun terbengkalai.

“Banyak sekolah di sana yang hanya satu guru PNS. Butuh pengajar, tapi kondisinya sudah seperti ini. Bagaimana anak-anak bisa cerdas?” ujarnya.

Aksi yang dilakukan para guru honorer ini ternyata sudah beberapa kali dilakukan di Simalungun, tapi hasilnya tak ada sama sekali. Bahkan mereka mendapat intimidasi. Banyak guru honor yang tidak berani menyuarakan tuntutan mereka, hingga memilih membayar uang yang dikutip oleh pemerintah.

Setelah menemui jalan buntu, bersama dengan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut, mereka pun memutuskan menggelar aksi hari ini. Ada pun beberapa poin tuntutan mereka, yakni mengutuk keras Bupati Simalungun JR Saragih atas tidak diberikannya hak honorer selama enam bulan.

Kemudian meminta agar pemerintah mengeluarkan SK Tahun 2017 tanpa ada syarat pada pegawai tidak tetap sebelumnya, membayar gaji honorer yang menunggak, menolak intimidasi kepada guru honorer, menolak pungutan biaya dalam perpanjangan SK PTT, meminta penerimaan pegawai tidak tetap agar transparan dan menola pemberhentian guru pegawai tidak tetap secara sepihak.

Tidak berapa lama setelah menyampaikan aspirasi, beberapa perwakilan dari guru honorer pun diteriman anggota dewan untuk berdiskusi di Kantor DPRD Sumut.

“Mereka berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Setelah ini kami akan melaksanakan demo kembali di Kantor Gubsu,” ujar Liston Hutajulu dari Pospera Sumut.

Loading...