Ratusan Massa Tuntut DPRD Siantar Segera Makzulkan Walikota

SIANTAR-M24 | Ratusan massa menggelar unjuk rasa di DPRD Siantar, Rabu (25/7). Tuntutan mereka agar DPRD segera menggelar paripurna untuk memakzulkan Walikota Siantar, Hefriansyah.

Massa dari etnis Simalungun itu tergabung dalam PGSMH (Presidium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei). Dari amatan M24, hingga pukul 18.00 WIB massa PGSMH masih menduduki kantor DPRD. Mereka menunggu keputusan hak angket DPRD hingga pukul 24.00 WIB.
“Kedatangan kami meminta dan mendukung khususnya panitia untuk melaksanakan paripurna hak angket,” ucap seorang orator.

Hampir 15 menit di depan pintu masuk DPRD, massa mulai merangsek ke dalam gedung karena tak anggota DPRD yang menerima mereka. Upaya Satpol PP menghalau ratusan massa kandas. Massa menerobos ke ruangan rapat gabungan komisi DPRD Siantar.
Massa mendesak panitia hak angket dan pimpinan DPRD segera menggelar rapat paripurna pembahasan dugaan penistaan terhadap etnis Simalungun.

Loading...

Ketua Panitia Hak Angket Oberlin Malau, Wakil Ketua Denny Siahaan dan Sekretaris Asrida Sitohang serta 4 orang anggota panita angket tiba menemui pengunjuk rasa. Selanjutnya, terjadi dialog dengan perwakilan PGSMH yakni Poltak Sinaga dan Pandapotan Damanik bersama panitia hak angket.

Poltak bersikeras agar panitia hak angket memanggil Ketua DPRD Siantar Marulitua Hutapea untuk berdialog. Marulitua akhirnya hadir. Dia menjelaskan pihaknya tidak menjadwalkan rapat paripurna pada hari ini.
“Semua jadwal sudah diatur. Hari ini terakhir penyerahan hasil panitia hak angket ke pimpinan DPRD. Jadi setelah kita terima, kemudian akan dilakukan paripurna. Entah besok atau lusa, untuk kali ini masih ranah dari panitia hak angket, jadi kami pimpinan DPRD menunggu saja,” tutur Marulitua.

Poltak meminta kepastian dari panitia hak angket dan pimpinan DPRD agar menentukan jadwal paripurna. Ia juga mendesak agar Plt Sekwan Wanden Siboro membeberkan nama-nama anggota DPRD Siantar.

“Kami mau jemput satu persatu dari rumahnya. Kami sudah siapkan mobil. Ini menyangkut orang banyak. Paripurna harus dijadwalkan,” bilangnya.

Menanggapi itu, anggota panitia hak angket Rini Silalahi menegaskan, PGSMH dapat mengawal setiap kegiatan panitia hak angket, tapi panitia hak angket tidak dapat diintervensi pihak manapun.

Perwakilan PGSMH menerima penjelasan tersebut. Para pengunjuk rasa kemudian beranjak dari gedung DPRD. Namun, usai istirahat siang, puluhan warga etnis Simalungun kembali berunjuk rasa di depan kantor DPRD Siantar. Mereka menuntut panitia hak angket segera menyiapkan kesimpulan, dan segera memakzulkan Wali Kota Siantar. (adi)

Loading...