Tidak Sesuai Putusan MK, PDUI Tolak Prodi DLP

M24.CO|MEDAN
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menolak diselenggarakannya Program studi (Prodi) Dokter Layanan Primer (DLP). Bahkan sebelumnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga melakukan aksi demo menolak Prodi DLP tersebut.

Rencana Prodi DLP ini ditolak PDUI, karena tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2015 lalu. “DLP ini kita tolak karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Apa dasarnya melaksanakan undang undang itu,” kata Ketua PDUI Pusat dr Abraham Andi Fadlan Patarai Mkes yang dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (9/11).

Penolakan itu, jelasnya, karena belum adanya regulasi peraturan pelaksanaannya dan Prodi DLP disetarakan dengan spesialis. “Karena amar putusan MK ada tiga aspek yaitu ilmu kedokteran keluarga, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran komunitas. Saat ini kami lihat prodi DLP itu tidak sesuai dengan tiga aspek itu. Kalaupun ada peraturan atau PP nya harus mengacu pada amar putusan MK yaitu tiga aspek tadi,” terang Abraham.

Ia menilai, sebaiknya dilakukan pembenahan dan kelengkapan sarana dan prasarana, obat obatan dan pengembangan kompetensi. Keduanya harsu berjalan seiringan, bukan dengan Prodi DLP. Dimana pengembangan keprofesian cukup melalui IDI dan PDUI untuk up date ilmu pengetahuan.

Untuk itu, sambungnya, jalan keluarnya adalah sesuai amar putusan MK, tidak perlu sekolah (Prodi DLP), cukup dengan pelatihan, modul atau include dalam kurikulum pendidikan yang mengarah kesana.

Namun, saat disinggung bagaiaman kalau Kemenkes memaksakan, Abraham mengatakan tidak boleh, kita negara hukum, tidak boleh melanggat UU, karena amar putusan MK jelas ada 3 maksud dalam DLP.

Ketiganya tidak ada klinisnya, ini manajemen pelayanan sesungguhnya yang lebih mengutamakan kearah publik helath bukan kuratif klinik. Karenanya, ia mengatakan, telah melakukan upaya legislatif review yang sudah masuk di Badan Legislasi DPR RI dan berharap tahun depan, ini bisa masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Bahkan, ia menilai, secara sosiologis Prodi DLP ini akan menimbulkan benturan sesama dokter yang melakukan pelayanan di tingkat primer karena itu fasiltas pelayanan. Selain itu, masalah tingginya angka rujukan karena fasilitas kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti di Puskesmas tidak memadai.

Bahkan, Ketua PDUI Pusat dr Abraham Andi Fadlan Batray Mkes mengatakan, akan melakukan aksi demo dengan jumlah yang besar untuk menyatakan penolakan mereka terhadap Prodi DLP tersebut.

Senada dengan Abraham, Ketua PDUI Sumut dr Dedi Irawan Mkes mengatakan, menolak karena sesuai keputusan muktamar dan bukan solusi. “Bukan tidak mendukung pemerintah, tapi tidak sesuai dengan amar putusan MK. Baiknya sarana dan prasarana dikembangkan dan pengembangan kompetensi, keduanya harus sejalan beriringan,” tukas Dedi.

Sekretaris Kemenkes RI dr Untung Suseno, saat berada di Medan beberapa waktu lalu menegaskan, kalau Prodi DLP itu tetap dilaksanakan. “Kita sudah jelas jalan terus.Kenapa emangnya? kita kan jalan sesuai undang undang,” katanya.

Dijelaskannya, program studi DLP ini dilakukan untuk kepentingan rakyat. Selain membuka kesempatan untuk dokter umum agar bisa berkembang. Karena selama ini dokter layanan primer hanya terbatas pada dokter layanan umum saja. Sehingga dengan ini, layanannya menjadi lebih diperluas.

Untuk itu, sambung Untung, dokter umum diberi kesempatan untuk berkembang melalui program studi DLP, sehingga dokter umumpun bisa menjadi setara dengan dokter spesialis. (van)

Loading...
author