Dugaan korupsi dana pascabencana, Kepala BPBD Tebingtinggi 2 jam lebih diperiksa Jaksa

60

TEBINGTINGGI-M24 | Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi melalui Pidana Khusus (Pidsus) memanggil Kepala Badan (Kaban) BPBD, Wahid Sitorus SE untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebingtinggi TA 2015 dan TA 2016.

Informasi dihimpun, Wahid Sitorus SE tiba, Selasa (5/6) sekitar pukul 10:30 WIB dan langsung memasuki ruangan Pidsus. Pemeriksaan berakhir tepat pukul 13:00 WIB. Pemeriksaan terkait dugaan manipulasi dana bantuan dari BNPB perihal hibah bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana TA 2015 Rp13.981.515.000 dengan kode rekening 5.2.24 dan TA 2016 Rp15.074.612.000 kode rekening 1.19.1.19.03.24.

Mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Tebingtinggi Nomor 25 Tahun 2016, 23 Nopember 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebingtinggi TA 2015 dan Tabel 104, yakni Rincian Pendapatan Hibah-LO dan Lampiran 28 Daftar Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) Pemko Tebingtinggi per 31 Desember 2016 dalam Laporan Keuangan Pemko Tebingtinggi TA 2016.

Tahap pasca bencana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang ditampung pada APBD Tebingtinggi TA 2015 dan APBD Kota Tebingtinggi TA 2016 tidak dilakukan dengan transparan.

Sebelumnya, Senin (28/5), Kejari Tebingtinggi melalui Kasi Pidsus, Chandra Syahputra SH telah memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), M Hatta ST. Dikatakan kepada M24, dana rehabilitasi dan rekonstruksi diajukan pada tahun 2013 dengan data-data kejadian bencana tahun 2012 yang disahkan oleh Pemko Tebingtinggi dan diajukan pada BNPB yang kemudian diluncurkan 2015 melalui BPBD sebesar Rp13.981.515.000 pada Oktober 2015. Namun dana tersebut dalam bentuk pengusulan pada APBD Induk dan P APBD yang dianggarkan pada APBD TA 2016 sebesar Rp15.074.612.000.-

“Jadi bukan sebesar Rp28 M yang dianggarkan BNPB pada BPBD Kota Tebingtinggi. Dana pemdamping dari APBD kota Tebingtinggi TA 2016 berkisar Rp1,7 M,” terang Hatta ketika itu.

Bantuan dana dikucurkan pada perbaikan tembok penahan Sei Padang, Kel Bulian, Kec Bajenis dan pekerjaan telah selesai 100 persen, perbaikan bronjong, Kel Tanjung Marulak, Kec Rambutan dan perbaikan tembok penahan seet pile (paku bumi), Kel Persiakan, Kec Padang Hulu. Data yang dimiliki, pekerjaan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) bidang lembaga teknis daerah.

Usulan program tersebut, lanjutnya, telah diverifikasi BNPB sebelum memberikan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2015. Selain fisik, dana tersebut juga diperuntukkan untuk konsultan perencana dan suvervisi.

Hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kajari Tebingtinggi, Chandra Syahputra SH. Pemanggilan kedua ini, pihaknya masih pendalaman kasus adanya dugaan Tipikor pada Badan BPBD kota Tebingtinggi pada TA 2015 dan TA 2016.

“Hal tersebut dapat kami paparkan keseluruhan, karena saat ini kedua penjabat tersebut masih dalam pemeriksaan dan pendalaman kasus yang saat dianggap booming. Setelah selesai nanti pendalaman kasus, pihak Kejari Tebingtinggi akan melakukan press release,” jelas Chandra.(agus)

Loading...