Dugaan korupsi Dinas PU Sergai, 11,8 miliar, Kejatisu diminta tetapkan tersangka baru

65

MEDAN | Kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sergai tahun anggaran (TA) 2014 senilai Rp 11,8 miliar, Ada melibatkan pihak terkait lain.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut harus kembali melakukan penyidikan dan penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Dimana, penetapan tersangka tidak sampai kedua orang saja, yakni Mantan Kepala ‎Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sergai Darwin Sitepu dan Samsir Muhammad Nasution selaku Bendaharam

Tim Kuasa Hukum Darwin Sitepu, Adi Mansar Lubis mengatakan untuk kerugian negara dalam kasus ini, masih ada pihak lain merasakan ‎salah satunya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khairul Khatami.

“Kerugian negara yang dibuat Khairul Khatami, karena mencairkan uang untuk pekerjaan sebesar Rp 2,5 miliar atas pekerjaan yang belum selesai sebanyak 12 paket. Pekerjaan yang dipergunakan sebagaian untuk membayar hutang proyek tahun 2012 dan tahun 2013, sebesar Rp 900 juta,” ucap Adi; Sabtu (21/7) sore.

Kemudian, Adi menjelaskan kerugian negara juga dinikmati oleh ‎Samsir Muhammad Nasution selaku Bendahara Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sergai.

“Kerugian negara harus dikembalikan oleh Samsir. Karena, mengambil uang untuk kepentingan sendiri,” jelasnya.

Disamping itu, Adi mengungkapkan CV. Karya Bakti Mandiri juga harus mengembalikan uang kerugian negara atas pembayaran material yang dikirim pada tanggal 13 Desember 2014, lalu. “Karena kontar sudah berakhir,” katanya.

Dengan itu, Darwin Sitepu melalui kuasa hukumnya menyatakan pengembalian kerugian negara mutlak dilakukan oleh setiap yang menikmati dan terlibat dalam kasus korupsi dengan cara apa pun.

“Maka kami berpendapat pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini, untuk ditetapkan tersangka baru adalah Khairul Khatami sebagai PPK, Direktur CV Karya Bakti Mandiri selaku pihak rekanan,” jelasnya.

Adi juga mengatakan Kejati Sumut harus melakukan pengusutan kasus korupsi ini dengan menetapkan tersangka baru seperti yang dimaksodnya. Kemudian, ada keterlibatan sejumlah pejabat di Dinas PU Kabupaten Sergai dalam kasus ini.

“Rusdi dan seluruh pejabat yang terdapat dalam struktur kegiatan yang di SK kan oleh pengguna anggaran seperti pejabat pengadaan, Kasi Pemeliharan, Pejabat Penatausahaan, UPTD 1 hingga ‎UPTD 4,” tandasnya.

Dugaan terlibat sejumlah pihak tersebut, tim kuasa Darwin Sitepu akan membuktikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.‎ Sementara itu, pihak Pidsus Kejati Sumut sudah melakukan audit penghitungan kerugian negara (PKN) dari total anggaran Rp 11,8 miliar dalam kasus korupsi ini, negara dirugikan mencapai Rp 6,9 milair.

‎Dalam kasus ini, Darwin Sitepu dan Samsir sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Medan. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

(sumber : Monitor)  

Loading...