Mahasiswa tolak pekerja asing di Perusahaan Panas Bumi

36

Mag3-Madina | Mahasiswa menolak banyaknya tenaga kerja asing di PT SMGP, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan panas bumi, di Kecamatan Panyabungan Selatan. Bahkan adanya dugaan tenaga kerja ilegal.

Pernyataan sikap penolakan tersebut disampaikan Abdul Rahman Saleh Simanjuntak, Koordinator Aksi demo PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mandailing Natal (IMM Madina), saat berunjukrasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Madina, Selasa (9/1).

Mahasiswa menilai, kehadiran PT SMGP di Bumi Gordang Sembilan, seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Madina. Khususnya daerah yang terdampak secara langsung, yaitu Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi dan Kecamatan Panyabungan Selatan. Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan masyarakat.

Lebih lanjut, Rahman mengatakan, seluruh kontraktor di bawah naungan PT SMGP, diminta agar memberikan status jelas kepada tenaga kerja lokal, sesuai UU yang berlaku. Karena kontaktor yang mempekerjakan masyarakat, diduga telah merampas hak-hak setiap tenaga kerja. “Sejauh ini perusahaan kontraktor hanya mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah, sehingga masyarakat setempat banyak yang menganggur,” ucapnya.

Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah dan PT SMGP membuat kebijakan listrik gratis kepada masyarakat Madina. Terutama yang berdomisili di WKP PT SMGP. Tujuannya agar masyarakat keseluruhan dapat menikmati keberadaan perusahaan dan tidak hanya merasakan dampak negatifnya saja.

Pendemo juga menuntut PT SMGP agar mengatur jadwal mobilisasi pengangkutan material. Karena PT SMGP dianggap tidak mengenal waktu. Bahkan pihak SMGP melakukan mobilisasi pada siang hari, dimana padatnya arus lalu lintas.

Bupati Madina juga dituntut agar mencabut izin penggunaan Jln Sibanggor. Karena PT SMGP dianggap telah mengingkari kesepakatan yang dijalin antara Pemda. Dimana, tidak adanya perawatan jalan yang dilakukan oleh PT SMGP. Sehingga jalan cenderung semakin parah. “Menolak pemakaian sungai Aek Roburan untuk kepentingan pengeboran PT SMGP. Karena sungai tersebut adalah irigasi persawahan dan sumber kebutuhan masyarakat setempat,” sebut Rahman.

Sementara itu, Mulia Raja Nasution, Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Madina, yang menerima mahasiswa menyampaikan, apa yang telah diaspirasikan mahasiswa akan disampaikan kepada Kepala Dinas selaku pimpinan di Disnaker Madina. “Kebetulan Pak Kadis sedang tugas di wilayah Pantai Barat. Tapi ini semua akan saya sampaikan kepada Pak Kadis,” sebut Raja.

Dikatakan Raja, sejak adanya UU Pemda yang baru, kewenangan pengawasan tenaga kerja itu sudah ditarik ke Provinsi, yang membidangi masalah tenaga kerja.

“Ini akan kami sampaikan kepada pimpinan, agar seluruh perusahaan yang ada di Madina dipanggil dan mendata berapa jumlah TKA di Madina. Dan seharusnya, jika sudah TKA itu memiliki izin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja, daerah tidak berhak mengeluarkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing,” pungkasnya.

Loading...