Mengungkap dugaan korupsi di sistem sewa alat berat PU

32

Ucok-Sidimpuan | Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penyewaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padangsidimpuan, perlu dipertanyakan. Alasannya, jam kerja alat dianggap mampu untuk mencapai target tersebut.

Informasi diperoleh M24, untuk sewa alat berat beko, para penyewa harus mengeluarkan kocek Rp250 ribu/jam. Padahal, PAD yang dibebankan hanya Rp200 ribu. Lain lagi mobil pengangkut trado.

Untuk bisa mendapatkan jasa alat ini, penyewa harus mengelurkan uang kurang lebih Rp15 juta untuk mengangkut pulang pergi. Padahal, beban PAD yang dibebankan lebih kurang Rp2,5 juta.

Selain itu, para penyewa alat berat juga akan dibebankan biaya makan minum operator, sehingga menambah uang keluar para penyewa. “Untuk sewa alat berat Trado Rp2,5 juta yg disetor untuk PAD,” ujar Zul, Sekretaris Dinas PU kepada M24, baru-baru ini.

Selain itu, untuk beko, PAD yang akan diberlakukan kepada penyewa sebanya Rp200 ribu. Dia mengaku, sistem penyewaan yang diterapkan sudah mengacu kepada ketentuan yang berlaku. “Semuanya sudah mengacu kepada ketentuan tentang penyewaan alat berat,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padangsidimpuan, Khoiruddin Nasution menjelaskan, target PAD dari sewa alat berat pada 2017 tidak tercapai. “Pencapaian target tidak mencapai 70%,” ujarnya ketika dihubungi melalui telepon selular, kemarin.

Dinas terkait, lanjutnya, tidak pernah mengungkapkan alasan jelas ketika dipertanyakan tentang capaian itu. “Padahal target PAD yang dibebankan kepada PU dari sektor sewa alat berat harusnya tercapai, karena banyak jenis alat berat yang dimiliki PU saat ini. Alat tersebut mulai dari dump truk, trado, beko, boko loder. Apabila dikalkulasikan dengan jam operasional alat berat selama satu tahun kerja, maka target PAD akan tercapai,” tukasnya.

Loading...