Pak Presiden, PT RAPP abaikan larangan Menteri

84

Patrison- Pekanbaru| Larangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT.Riau Andalan Pulp and Puper (RAPP), untuk tidak melakukan operasionalnya, pasca terbitnya SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 -2019 diabaikan PT.RAPP.

Hal ini terbukti berdasarkan surat telegram Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diterima Metro24.co. Dalam isi surat tersebut, KLHK mengetahui bahwa perusahaan Sukanto Tanoto ini masih aktif menjalankan operasioanalnya hingga kamis (19/10/2017). Yakni, kegiatan ekspor, angkutan kayu, dan lain-lain tetap berproses. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak KLHK, beberapa hari lalu.

“Berdasarkan hasil pantauan KLHK sendiri, bahwa PT. RAPP masih berkegiatan normal pada hulu dan hilir, sehingga tidak benar isu operasional PT.RAPP berhenti,”kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar melalui surat telegramnya.

Selain melakukan pemantauan terhadap PT.RAPP dan Group, Siti Nurbaya juga mengaku saat ini pihaknya juga sedang memfokuskan sejumlah persoalan yang diperbuat oleh perusahaan yang tergabung di APRIL Group ini. Kabarnya, perusahaan Sukanto Tanoto ini diduga terlibat pencemaran dan perambahan Hutan Negara.

“Seperti pencemaran, kemudian perambahan Hutan Negara, dan lain-lain yang sedang diteliti,”imbuhnya. Untuk diketahui, penghentian operasional perusahaan bubur Sukanto Tanoto ini bermula dari adanya pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 -2019.

Pembatalan itu didasari pasca terbitnya SK Menteri LHK bernomor S.1254/MENLHK-SETJEN/ROUM/HPL.1/10/2017. SK tersebut diterima manajemen pada 17 Oktober 2017. Ini bukan kali pertama KLHK melayangkan surat peringatan, tercatat pada 28 September 2017 KLHK melayangkan surat peringatan pertama dan 6 Oktober 2017 menyusul surat peringatan kedua.

Selain mengehentikan operasional PT.RAPP, KLHK juga melarang RAPP menanam pohon akasia dan ekaliptus di konsesi gambut yang masuk areal fungsi ekosistem lindung gambut.

Loading...