Pemotongan gaji Satgas BPBD Sumut diusut

13

MEDAN | Dugaan penggelapan gaji atau honor satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana dan pemotongan 30 persen dana kegiatan 30 persen di Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) tengah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.

Menurut data yang diperoleh koranmonitor.com , gaji honor satgas diduga telah dipotong sebesar Rp250.000 perorangnya itu dilakukan pada Tahun Anggaran (TA) 2016. Kemudian pemotongan 30 persen dana kegiatan , pengutipan liar (pungli) dan kecurangan dalam penerimaan tenaga kontrak penanggulangan bencana TA 2016 di BPBD Provsu.

Informasi diperoleh koranmonitor.com , kasus dugaan penggelapan honor satgas di BPBD Provsu sedang diusut Kejari Medan. Dan beberapa pejabat BPBD Provsu telah dipanggil untuk diperiksa atau dimintai keterangannya.

Diketahui, pemotongan honor satgas penanggulangan bencana dan dana kegiatan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum BPBD Provsu untuk kepentingan pribadi. Pada Oktober 2016 dikucurkan dana sebesar Rp1.559.104 untuk pembinaan satgas penanggulangan bencana. Rinciannya, untuk honor pengelola kegiatan sebesar Rp92.400.000, honor satgas sebanyak 90 orang untuk 8 bulan Rp1.224.000.000, cetak kartu nama satgas Rp1.800.000. Belanja makan dan minum rapat satgas, Rp10.800.000, belanja makan dan minum pelatihan satgas Rp31.104.000, pakaian kerja lapangan satgas lengkap untuk 90 orang Rp67.500.000 dan jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp84.000.000.

Dari dana yang dikucurkan pada kegiatan tersebut, diduga ada beberapa yang fiktif diantaranya, cetak kartu nama satgas, belanja makan dan minum rapat satgas, belanja makan dan minum pelatihan satgas dan pakaian kerja lapangan satgas lengkap 90 orang.

Selain itu honor satgas dibayar 6 bulan dari 8 bulan yang telah diambil uangnya pada 20-21 Desember 2016 untuk 5 bulan. Dan pemotongan honor satgas sebesar Rp250.000 langsung dilakukan oleh oknum BPBD Provsu. Uang pemotongan Rp250.000 dibagi 2 untuk oknum pejabat di BPBD Provsu yakni Rp100.000 dan Rp150.000 Kepala BPBD Provsu, Riadil Akhir Lubis ketika dikonfirmasi melalui selulernya 082166969xxx tidak dapat dihubungi. Ditemui dikantornya sedang tidak berada ditempat.

Bendahara BPBD Provsu, Asniar Handayani Pane ketika dikonfirmasi koranmonitor.com diruang kerjanya, Senin (7/8/2017) membantah adanya pemotongan honor satgas sebesar Rp250.000. Ia menyatakan, pihaknya hanya melakukan pemotongan untuk BPJS setiap satgas BPBD Provsu.

(sumber :Monitor) 

Loading...