Persoalan-persoalan Danau Toba dibahas bersama Menko Kemaritiman

24

JAKARTA – M24 |Wagubsu, Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta pada Selasa (22/5/2018).

Rakor membahas tentang kawasan Danau Toba, yakni terkait kebersihan danau, penanaman pohon di kawasan danau, serta perkembangan pariwisata dan penertiban illegal logging di sekitar Danau Toba.

Dalam Rakor itu, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menekankan agar para Bupati se-kawasan Danau Toba selalu berkoordinasi dalam hal penyelesaian sengketa tanah yang diklaim masyarakat, sebagai pemilik sepanjang kawasan hutan lindung.

Hal itu dibenarkan Bupati Karo Terkelin Brahmana, yang juga ikut dalam Rakor tersebut. Bahkan, menurut Terkelin, Menko Kemaritiman meminta Wagubsu berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Pemerintah jangan mau kalah, karena negara kita negara hukum, tidak dibenarkan gaya-gaya preman. Saya minta Ibu Wagubsu untuk koordinasi dengan Kapoldasu, agar diingatkan kepada jajaran Kapolresnya untuk menindaklanjuti hal seperti ini, sesuai laporan Bupati se-kawasan Danau Toba,”ujar Terkelin Brahmana.

Sementara, Wagubsu Nurhajizah Marpaung, mengatakan dalam rapat, bahwa sesuai laporan para Bupati sekawasan Danau Toba, setiap daerah permasalahan yang dihadapi selalu terkait sengketa kawasan hutan yang sudah diklaim oleh masyarakat desa sekitar dan diklaim sebagai tanah adat, seperti di daerah Tobasa, Samosir dan Kabupaten Karo.

“Agar tidak ada lagi hambatan dalam pembangunan oleh Pemda setempat, serta antisipasi dan tindaklanjut, melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Otorita Danau Toba (BODT) bersedia membuat pengaduan kepada aparat penegak hukum,”ujarnya.(Dedi-Rel)

Loading...