Tersangka dugaan korupsi Alkes Pirngadi kecapean

Ansah-Medan | Dua pejabat di RS Pirngadi Medan ini cuma tertunduk lesu saat diadili di ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/9) siang. Keduanya menjalani sidang perdana terkait kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) dan KB di RSUD dr Pirngadi Medan Tahun Anggaran (TA) 2012 yang merugikan negara sebesar Rp1,17 miliar.

Kedua terdakwa itu adalah M Yasin Sidabutar, Mantan Wakil Direktur Bidang Administrasi RSUD Pirngadi Medan dan Sukartik, Kasubbag selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pantauan awak media, selama mendengarkan pembacaan dakwaan, tampak kedua terdakwa tertunduk lesu. Tak ada sepatah kata yang keluar dari mulut keduanya saat wartawan mewawancarainya seusai persidangan.

Loading...

“Sudah ya bang. Kami lagi capek. Nanti saja tanya-tanya,” bilang keduanya menghindar.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen menyebutkan terdakwa M Yasin menandatangani dokumen 5 bentuk formulir di antaranya SPTN, Kerangka Acuan, Justifikasi Kebutuhan Alat, RAB dan RKAKL.

Padahal, saat itu terdakwa M Yasin tidak diberikan kuasa oleh atasannya yakni Direktur RSUD Pirngadi Medan.

Pada tanggal 5 Agustus 2012, Direktur RSUD dr Pirngadi Medan Amran Lubis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani RKAKL TA 2012 untuk program pembinaan upaya kesehatan sebesar Rp5 miliar.

RSUD Pirngadi Medan mendapat anggaran pengadaan Alkes melalui APBN TA 2012 yang tertuang dalam DIPA sebesar Rp4,955 miliar.

“Terdakwa Sukartik tidak menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh, melainkan menyerahkannya sebagian kepada Tuful Zuhri Siregar yaitu mengenai pembuatan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) dan penyusunan spesifikasi. Pengerjaan itu dimanfaatkan Tuful untuk bisa bekerjasama dengan Kamsir Aritonang dan Arpen Asnawi untuk memenangkan PT Indofarma Global Medika Medan,” ujar JPU Netty di hadapan Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prasetyo.

Lebih lanjut dia menerangkan, Tuful menyusun spesifikasi dan HPS tanpa melakukan survei harga pasar. Tidak menggunakan keahlian dan tidak menggunakan data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan HPS yang dibuat Tuful, Kamsir mengajukan harga penawaran melalui PT Indofarma Global Medika Medan dan empat perusahaan pendamping, yakni PT Global Kharisma Sejati, PT Graha Insani Mandiri, PT Menara Fazira Abadi dan CV Rifky Abadi.

“Seluruh persiapan sudah diatur agar PT Indofarma Global Medika Medan menjadi pemenang lelang. Pelaksanaan lelang barang Alkes dan KB tersebut hanya untuk memenuhi formalitas saja. Walaupun tidak memenuhi kebutuhan, dokumen pemenang lelang tetap diserahkan kepada Sukartik agar melakukan ikatan kontrak pengadaan alkes dan KB sebesar Rp4,8 miliar lebih,” terangnya.

JPU Netty menambahkan, Sukartik tidak pernah mempertanyakan dan meneliti akan kebenaran proses pelelangan serta dokumen yang akan dijadikan kelengkapan kontrak. Sebelum penandatanganan kontrak, Kamsir telah melakukan pemesanan alkes.

Untuk mendapatkan bayaran 100 persen, Kamsir dan Arpen menghubungi Sukartik agar memperpanjang waktu pekerjaan hingga 31 Desember 2012. Permintaan itupun disetujui.
Terdakwa Yasin memerintahkan Rustam Siregar untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) agar diajukan pembayaran 100 persen walaupun tanpa dilengkapi dengan garansi bank.

“Keduanya dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkasnya.

Sekadar mengetahui, dalam kasus korupsi ini penyidik Polrestabes Medan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Namun hanya 3 orang saja yang sudah dihukum yakni masing-masing selama 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Ketiganya adalah Tamsir Aritonga selaku sub kontrak dari PT Graha Agung Lestra, Tuful S Siregar selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Arpen Nawawi selaku rekanan dari PT Indo Farma Global Medica.

Sedangkan berkas tersangka Amran Lubis selaku mantan Direktur Utama (Dirut) RSUD dr Pirngadi Medan, sampai saat ini belum dilimpahkan ke Kejaksaan.

Loading...