Usut ! Dugaan penyelewengan anggaran di kecamatan hingga BUMD

Rommy-Tapteng | Aroma korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menyeruak. Dari tingkat kecamatan hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Indikasi ini setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), melakukan audit secara menyeluruh.

Hasilnya, untuk tinggak kecamatan saja mencapai Rp1.982.224.875, dan BUMD mencapai Rp8.100.000.000. Nilai pantastis mencapai 10 miliar tersebut cukup mengejutkan publik, khusunya di Tapanuli Tengah. Akibatnya, desas-desus dan cerita-cerita miring bermunculan. Kemanakah uang dimaksut ?

Sekedar diketahui, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI per 17 mei 2016, sebanyak 7 bendaraha di 7 kecamatan se – Kabupaten Tapanuli Tengah sampai sekarang belum memberikan laporan pertanggungjawaban terkait anggaran dimaksut.

Loading...

Padahal dari hasil penelusuran metro24.co, camat yang menjabat pada bulan mei 2017 di beberapa kecamatan sudah diganti. Namun, bendahara kecamatan masih tetap berada di kecamatan masing-masing.

Masyarakat penggiat korupsi di sana berharap Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Tapteng segera menindak bendahara-bendahara kecamatan yang tidak bisa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, termasuk bendahara Kecamatan Barus yang mengaku terkendala dalam laporan pertanggungjawaban karena terjadi kebanjiran.

Total anggaran Kecamatan Barus yang laporannya belum disampaikan senilai Rp516.285.241. BPK RI, sendiri menilai kalau alasan yang disampaikan Bendahara Kecamatan Barus tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Namun, ketika mantan Camat Barus Ernawati Pohan dikonfirmasi, membantah. Katanya, laporan itu sudah disampaikan oleh bendaharanya dan tidak ada persoalan.

Temuan BPK-RI juga mengarah ke BUMD di Tapteng. Yakni PT Tapanuli Growt Jaya (TGJ), yang diduga belum menyampaikan SPJ penggunaan dana sebesar Rp8.100.000.000. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran penyertaan modal dimaksut sesuai hasil pemeriksaan atas investasi permanen PT TGJ yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Dalam LHP atas LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2014 bomor 38.B/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 26 mei 2015, BPK mengungkapkan permasalahan sebagai berikut. BUMD TGJ tidak pernah membuat laporan keuangan. BUMD TGJ belum berbadan hukum sah dan mendapat persetujuan badan pengawas BUMD ketika melakukan perikatan dan penyertaan modal kepada PT SNN.

Selain itu kewajiban dan hak akibat perikatan tersebut yang berdampak kepada pemerintah Kabupaten Tapteng selaku pemegang saham BUMD TGJ tidak dapat diketahui serta berpotensi bermasalah, terdapat pembatasan lingkup terkait dengan pelaksanaan pengujian yang memadai untuk menyakini transaksi yang dilakukan BUMD TGJ.

Menurut hasil penelusuran metro24.co, yang menjabat sebagai Kadis Keuangan saat penyertaan modal kepada BUMD TGJ adalah Hendri Susanto Lumbantobing yang saat ini sedang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hendri Susanto Lumban Tobing yang dikonfirmasi mengenai penggunaan penyertaan modal BUMD Tapanuli Growt Jaya melalui selulernya menjelaskan, bahwa pemberina penyertaan modal terhadap TGJ adalah bentuk dana hibah.

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran itu sudah selesai. “Itu sudah selesai, dananyakan dalam bentuk hibah itu. Kalau mau lebih jelas lagi, silahkan tanya kepada Kadis Keuangan yang sekarang,”katanya.

Loading...