Dicopot, 7 Kepsek SMAN di Medan Protes

608

M24.CO|MEDAN
Tujuh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri di Medan geram. Pasalnya, mereka mengaku telah dicopot Walikota Medan tanpa pemberitahuan bahkan tidak diberikan SK. Sementara Walikota Medan dianggap telah melakukan pengangkatan dan mutasi Kepsek baru secara diam-diam pada 4-5 Oktober 2016. Alhasil, Kepsek SMAN 16 Dra Sri Erawaty, MPD dan Kepsek SMAN 12 Jasmen Tampubolon mengadu ke Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (10/10/2016).

Dikonfirmasi M24, Kepsek SMAN 16 Dra Sri Erawaty, MPD dan Kepsek SMAN 12 Jasmen Tampubolon mengatakan, pengaduan ke DPRDSU bertujuan mencari keadilan dan mewakili 5 rekan Kepsek lain yang dicopot seperti Darwin Siregar (Kepsek SMAN 15), Riko Marbun (Kepsek SMAN 9), Ramli (Kepsek (SMAN 4), Renata (Kepsek SMAN 19) dan Arsyad (Kepsek SMAN 18).

“Kami dicopot tanpa SK dan pemberitahuan. Pelantikan Kepsek baru dilakukan diam-diam sore hari di Aula Dinas Pendidikan Medan Jalan Pelita pada 4-5 Oktober 2016,” sesal Sri. Sedangkan Jasmen menambahkan, ada aturan yang harus dihargai Walikota Medan semisal UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, SE Mendagri No 120/5935/3J tentang percepatan pengalihan urusan sesuai UU 23/2014, Peraturan Kepala BKN No 1/2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Kab/Kota yang memegang jabatan fungsional guru/tenaga kependidikan, PP 18/2016 tentang tindak lanjut pelaksanaan UU 23/2014 dan surat edaran Gubsu terkait pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprovsu.

Pantauan M24, pengaduan ke-2 Kepsek diterima Sekretaris Komisi E DPRDSU H Syamsul Bahri Batubara, SH (FP-Golkar), anggota komisi E Janter Sirait, SE (FP-Golkar), H Syahrial Tambunan (FP-Demokrat), Eveready Sitorus (FP-Gerindra), Firman Sitorus, SE (FP-Hanura), Philips PJ Nehe (F-PKB), Iskandar Sakti Batubara (F-PAN) dan Ahmadan Harahap (F-PKB). Kalangan legislator pun berjanji menindaklanjuti dan langsung melakukan kontak telepon kepada pejabat terkait Pemko Medan saat itu juga. Beberapa anggota Komisi E DPRDSU yang dikonfirmasi M24 mengherankan sikap Walikota Medan yang disebut mengambil kesempatan dalam kesempitan.

“Walikota Medan dan Kadis Pendidikan Medan jangan arogan dong, kita mau dilakukan pengusutan,” kata Janter Sirait. Hal senada dilontarkan Eveready Sitorus. Bagi dia, Walikota Medan yang memutasi Kepsek jangan mengulangi kebijakan mengambil kesempatan dalam kesempatan. Philips PJ Nehe menilai pelantikan Kepsek baru terkesan aneh. “Terkesan ada permainan uang dibalik pelantikan tersebut,” sindir Philips menduga. Iskandar Sakti Batubara mensinyalir telah terjadi pengambil-alihan wewenang provinsi oleh Pemko Medan. “Pengelolaan SMA/SMKN sesuai UU 23/2014 sudah diserahterimakan kepada Pemprovsu. Seharusnya Walikota Medan tahu itu. Tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan,” tuding Iskandar Sakti Batubara.

Sekretaris Komisi E Syamsul Bahri Batubara berpendapat, merujuk UU 23/2014, Komisi E DPRDSU dan Dinas Pendidikan Sumut tetap akan mengembalikan posisi Kepsek yang dicopot pada Januari 2017. “Tapi ingat, jangan sampai Kepsek yang mengadu kena intimidasi,” tegas Syamsul Bahri, sambil menambahkan, rekomendasi Komisi E kepada Pemprovsu adalah mengembalikan posisi Kepsek yang dicopot.

Terpisah, M24 mengkonfirmasi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Ramlan Tarigan, yang pada siang hari datang ke gedung DPRDSU memenuhi panggilan Komisi E. “Saya juga tidak tahu kenapa terjadi mutasi beberapa Kepsek SMAN secara mendadak. Saya akan laporkan dan tanya pada Pak Kadis nanti ya,” ucap Ramlan singkat. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan Lahum Lubis membantah bila acara pelantikan Kepsek baru dilakukan diam-diam tanpa pemberitahuan atau tidak memberikan SK kepada Kepsek yang diganti. “Mutasi sudah sesuai aturan kok Pak. Penggantian tidak perlu diberitahu pada mereka sebab Kepsek bukan jabatan karir. Tapi SK pergantian kami sampaikan kok. Mereka yang tidak mau menerima,” tepis Lahum Lubis, ketika dikonfirmasi M24 melalui ponselnya, Senin siang (10/10/2016). Dia memastikan pula bahwa Pemko Medan bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti penilaian Komisi E DPRDSU. (M24)

Loading...