DPRD Medan: Masih Ada Gaji di Bawah Standar

19

MEDAN|Kebijakan pemerintah terkait upah dan kesejahteraan buruh masih berpihak pada pengusaha. Bahkan, hingga kini masih banyak upah buruh di bawah standar yang sudah ditetapkan pemerintah.

Anggota Komisi B DPRD Medan Surianto mengatakan, saat ini masih banyak buruh dibayar di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Rp 2,5 juta dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 1,961 juta. Sementara, kebutuhan hidup buruh semakin meningkat.

“Kalau ditelusuri satu persatu, masih banyak perusahaan belum melaksanakan UMK dan UMP,” kata Surianto, Jumat (28/4).

Padahal dengan UMK dan UMP yang sudah ditetapkan, buruh masih belum bisa menikmati hidup yang layak. Pencabutan subsidi listrik pelanggan kategori 900 MA sejak Januari 2017 semakin menambah biaya hidup masyarakat. “Pemerintah, dalam membuat kebijakan juga masih berpihak sama pengusaha,” katanya.

Mantan Ketua Kamisi B DPRD Medan ini mengatakan, dalam penentuan UMK dan UMP harus memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, selama ini rekomendasi dikeluarkan dewan pengupahan belum berpihak pada buruh. “Kita mintalah, anggota dewan pengupahan ditukar (diganti) supaya tidakitu-itu saja orangnya. Supaya tahu juga mereka bagaimana kebutuhan buruh,” katanya.

Kesempatan itu disampaikanya, terkait rencana demonstrasi buruh pada Hari Buruh 1 Mei 2017, Surianto meminta agar buruh menyampaikan tuntutan yang wajar. Aksi dilaksanakan damai tanpa anarkis dan mengganggu ketertiban umum. “Tuntuan yang wajar dan tidak anarkis, Itu harapan dan pesan kita untuk kawan-kawan buruh,” katanya. (red)

Loading...