DPRD: Izin Peternak Babi di Lincun Ditenggat 2 Bulan

158

M24.CO|BINJAI

Ternak babi illegal di Linun, Kecamatan Binjai Barat masih beroperasi. Jelas hal ini mendapat kecaman dari masyarakat terutama FPI dan Komunitas Hijau yang gencar membahas persoalan ini.

Sementara itu, H. Kires, anggota DPRD Binjai yang sebelumnya mengakui ternak babi illegal itu dapat dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepada M24.co menegaskan memberi waktu 2 bulan kepada para peternak untuk menyiapkan izin.

Jika tidak selesai juga, kata Kires, maka pihaknya akan merekomendasikan pihak terkait untuk menutup ternak babi tersebut.

“Intinya kami tidak mendukung, tapi kalau mereka bisa siapkan izin ya tak mungkin kita tutup. Jika izin ternaknya tidak siap juga dalam tempo dua bulan ini, pastinya akan kita tutup,” kata Kires di gedung dewan, Selasa (4/10).

Sebelumnya, Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Binjai, Israil, saat dikonfirmasi mengakui masih menunggu kelengkapan berkas masing-masing peternak babi tersebut.

“Yang jelas kami masih menunggu, baik kelengkapan surat dari peternak maupun rekomendasi penutupan oleh dewan nantinya,” kata Israil via selulernya dan menambahkan, peternak babi yang memiliki izin di wilayah Binjai Barat hanya milik Apin. (dan)

Loading...