DPRD-SU: Tangkap Perusak Hutan di Tapsel

158

img_20161031_114727

M24.CO|SIDIMPUAN

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan mengatakan, dirinya mendapat informasi dari seorang anggota DPRD Kota Padangsidimpuan tentang adanya kejahatan perusakan hutan di kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari informasi tersebut, diketahui Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah mengeluarkan surat Nomor: 522/016/Linhut/16 tertanggal 27 Mei 2016 yang ditujukan kepada para pelaku pengerjaan kawasan hutan. Surat itu bersifat penting, perihal pemberitahuan ditandatangani oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Ir. Yuliani Siregar, MAP.

Surat itu merupakan kelanjutan dari pendataan dan inventarisasi kerusakan kawasan hutan, dengan surat perintah tugas Nomor: 090/1194 tanggal 23 Mei 2016.

“Informasi ini saya dapat dari anggota dewan Kota Padangsidimpuan melalui aplikasi whatsapp,” kata Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan.

Menurutnya, surat perintah tugas pendataan dan inventarisasi kerusakan kawasan hutan didasari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa ada lokasi hutan yang dikuasai (dikerjakan) oleh orang per orang maupun sekelompok yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini telah meminta para pelaku segera hadir ke kantor Jalan Sisingamangaraja KM 5,5 No. 14 Medan, dalam tempo 14 hari kalender untuk memberikan keterangan dengan membawa surat atau dokumen yang menjadi dasar mereka menguasai kawasan hutan.

“Sebagai Wakil Rakyat yang dipilih dari daerah dimana kawasan hutan berada, meminta Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, konsisten menegakkan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga segala bentuk aktivitas yang diduga melanggar hukum, harus diproses secara hukum,” tegasnya
(Sabar)

Loading...