DPRDSU: Poldasu Harus Contoh OTT di Kemenhub dan Hentikan Pungli

221

M24.CO|MEDAN
Gebrakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Kemenhub kemarin menjadi langkah institusi Polri yang patut diapresiasi. Apalagi, Operasi Pemberantasan Pungli (Pungutan Liar) atau OPP merupakan semangat politik Presiden Joko Widodo memberantas mental oknum aparat/pejabat yang masih suka disuap saat melayani urusan rakyat.

Penilaian tersebut dilontarkan anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Janter Sirait, SE, kepada M24, Rabu (12/10/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Menurut politisi Partai Golar ini, gebrakan Kapolri telah lama ditunggu masyarakat luas sebab jauh-jauh hari pernah diterapkan mantan Pangkokamtib Jenderal Sudomo.

Janter menjelaskan, Pungli adalah peneriman/pungutan uang yang dilakukan oknum aparat/pejabat tertentu dari seseorang/badan hukum tanpa payung hukum. Atau, menerima uang diatas tarif yang sudah ditentukan aturan. Jika KPK berani OTT selama ini, lanjut Janter lagi, tentu saka dilandasi mental aparat KPK yang siap tidak korup, tidak disuap, tidak meminta-minta dan tidak Pungli.

“Nah, sekarang Polri melakukan OTTdi Kemenhub. Logikanya, mulai sekarang semua aparat Polri di 33 Polda wajib menghentikan perilaku buruk ketika melayani masyarakat. Secara khusus Poldasu harus mencontoh OTT di Kemenhub dan menghentikan segala bentuk Pungli,” imbau Janter mantap.

Legislator asal Dapil Sumut X Kab Simalungun dan Kota Pematang Siantar itu yakin, kalau Pungli dibiarkan terus, niscaya jadi pembusukan budaya yang menimbulkan ekses negatif biaya ekonomi tinggi serta sulit dipertanggung jawabkan dalam perkiraan anggaran. Janter berharap, OPP Polri jangan hanya di pusat saja melainkan patut diperintahkan Kapolri kepada 33 Kapolda se-Indonesia.

Dia mencontohkan, suap, korupsi dan Pungli marak dipraktikkan oknum aparat/pejabat daerah ketika mengurus SIM, STNK, SKCT, IMB, perijinan, ekspor/import, dwelling time, sertifikat tanah, pasport, KTP, KK hingga akte kelahiran/kematian. Termasuk biaya speksi/uji KIR alat transportsi darat dan laut.

“Kita minta pemerintah senantiasa berikhtiar memperbaiki sistim dan mental masing-masing supaya Pungli dapat dieliminir atau terkikis habis. Penindakan tegas tanpa pilih bulu pantas dikedepankan dalam bentuk pembinaan, pemberian sanksi bahkan pemecaan,” tutup Janter. (m24)

Loading...