Jumsadi: Rp72,96 M Dana Silpa APBD 2015 Tak Bisa Dialihkan

163
Pj Wali Kota Pematang Siantar, Jumsadi Damanik
Pj Wali Kota Pematang Siantar, Jumsadi Damanik
Pj Wali Kota Pematang Siantar, Jumsadi Damanik

M24.CO-SIANTAR

Pemko Pematangsiantar saat ini masih memiliki piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PPB-P2) sebesar Rp 27,21 miliar lebih, karena adanya pengalihan PBB dari Kantor Pajak Pratama sejak tahun 2013.

Berdasarkan  rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), piutang tersebut akan diputihkan secara bersyarat dan bertahap dari laporan neraca. Menindaklanjutinya, saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tengah mempersiapkan proses pemutihan tahap pertama dimulai dari tahun 2011 ke bawah.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Walikota, Drs.Jumsadi Damanik SH, M.Hum di depan Rapat Paripurna DPRD saat menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015, Kamis (4/8/2016) sore di Ruang Harungguan DPRD. Rapat yang dihadiri 21 anggota dewan ini dipimpin Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak SE didampingi Wakilnya Timbul M Lingga SH. Tampak juga hadir segenap pimpinan SKPD.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Walikota menjawab dan memberikan respon terhadap berbagai persoalan yang dipertanyakan oleh enam fraksi, sehari sebelumnya. Menyinggung tentang besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2015 yang mencapai Rp 72,96 miliar lebih, dipaparkan sejumlah hal penyebabnya.

Hal ini diakibatkan besarnya dana transfer pemerintah pusat atas tunjangan profesi guru, besarnya dana kapitasi kesehatan yang tidak habis. “Dana Silpa tersebut sifatnya mengikat dan tidak dapat kita alihkan penggunaannya,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan anggota dewan tentang perkembangan tenaga honorer Kategori 2 yang belum diangkat menjadi PNS, Pj Walikota menjelaskan masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Dijelaskan, bahwa ada 294 honorer K2 yang ikut testing tetapi yang lulus 176 orang, 2 diantaranya meninggal dan 4 tdak melengkapi berkasnya. Sehingga yang diangkat menjadi PNS hanya 170 orang dan sisanya masih ada 118 orang lagi yang tidak lulus dan hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS.

Soal penggajian Tenaga Harian Lepas (THL) yang saat ini berjumlah 1.606 orang, ditegaskan dibayaekan sesuai dengan hari kehadirannya bekerja. Rinciannya, THL tenaga administrasi Rp 30.000/hari, petugas jaga malam/lapangan/Satpol/Damkar/Kebersihan kantor sebesar Rp 25.000/hari. Sedangkan THL petugas kebersihan penyapu jalan sebesar Rp 22.500/hari ditambah kesejahteraan sebesar Rp 150.000/bulan.

Sebelum Ketua DPRD menutup rapat, anggota Fraksi Golkar, Rini Silalahi mempertanyakan apakah Fraksi Demokrat yang tidak menyampaikan pemandangan umum diperkenankan ikut dalam rapat-rapat selanjutnya di komisi-komisi.

Hal ini menurut Eliakim, tidak ada ketentuan yang melarang, fraksi yang tidak menyampaikan pemandangan umum dilarang ikut dalam rapat lanjutan di komisi-komisi. “Tak ada aturannya itu,” tegasnya seraya menutup rapat. (maris).

Foto: Pj Wali Kota Pematang Siantar, Jumsadi Damanik

Loading...