Jurnalis Madina musyawarah terkait masalah hukum

56
Wartawan Madina saat menggelar musyawarah membahas terkait penuntasan kasus hukum yang menimpa wartawan Madina diaula hotel Rindang.

Jeffry Barata Lubis – Madina | Gabungan jurnalistik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari berbagai Lembaga Kewartawanan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) dan Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) mengadakan musyawarah terkait masalah persoalan hukum yang ada di Madina dan di kota Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), selasa (19/9) diaula hotel Rindang.

Digelarnya musyawarah terkait membahas masalah hukum ini mencuat mengingat belakangan ini seringnya terjadi dugaan kriminalisasi terhadap profesi jurnalistik yang penanganan hukumnya terkesan lambat dan disinyalir tidak mewakili hak hukum berwarga negara Indonesia yang disebut negara hukum.

Penasehat KWRI Madina, Iskandar Hasibuan, SE, Ketua PWI Madina, Sarmin Harahap, SH, M. Si, Sekretaris HIPSI Madina, Maradotang Pulungan, Wakil Ketua KWRI Madina, Abdul Majid Nasution dan wartawan senior Gong Matua Hasibuan selaku pimpinan musyarawah melaksanakan sesi tanya jawab guna menggali informasi, pendapat serta masukan dari para jurnalistik untuk mencari formula atau tindakan apa yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang selama ini menimpa wartawan khususnya di Madina.

Pantauan M24.co, dalam musyawarah tersebut disimpulkan solusi ataupun gerakan yang akan dilakukan jurnalis Madina dengan menggelar aksi bela jurnalistik ke Polres Madina.

Dan apabila telah dapat titik temu penuntasan terkait permasalahan hukum terhadap segala kasus hukum yang ada di Madina, baru akan dilanjutkan dengan melakukan aksi pembelaan terhadap rekan seprofesi BEL wartawan Tapteng yang saat ini kasus hukum yang menimpa dirinya diduga dikriminalisasi dan terkesan dipaksanakan.

Loading...