Mantan Terpidana Bisa Nyalon Jadi Wagubsu

219

M24.CO|MEDAN
Mantan terpidana bisa mencalonkan diri menjadi Wagubsu (Wakil Gubernur Sumut) sisa masa jabatan tahun 2013-2018, setelah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana disertai keterangan dari Pemred (Pemimpin Redaksi) media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai pemenuhan syarat calon.

Hal itu tertuang dalam Tatib (tata tertib) pemilihan calon Wakil Gubsu sisa masa jabatan tahun 2013-2018 yang disahkan lewat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Ruben Tarigan didampingi Wakil Ketua H Parlinsyah harahap, SE yang dihadiri Assisten II Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Pempropsu Zulkarnaen di DPRD Sumut, setelah fraksi-fraksi di DPRD Sumut menyetujui pengesahannya.

Dalam BAB VI Pasal 9 ayat 2:2 tentang persyaratan calon di bagian pertama disebutkan, bahwa calon Wagubsu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari PN (Pengadilan Negeri) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

“Jika calon itu mantan terpidana, harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana disertai keterangan dari Pemred media massa lokal maupun nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud,” ujar Ketua BPPD (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Sumut Astrayuda Bangun.

Selain itu, tandasnya, calon Wagubsu tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

“Juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatat Kepolisian dan yang paling penting, berdasarkan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani, rohani dan harus bebas penyalahgunaan narkotika dari tim dokter, ahli psikologi dan BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditetapkan oleh DPRD Sumut,” tambah Astra.

Dalam Tatib yang terdiri dari XIV BAB dan 20 Pasal ini juga disebutkan, bahwa calon Wagubsu pengganti HT Erry Nuradi yang kini sudah menjadi Gubsu dipersyaratkan, tidak pernah menjabat Wagubsu selama dua kali masa jabatan, belum pernah menjabat sebagai Gubsu, tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pajabat Bupati dan pejabat Walikota.

Dalam Tatib ini juga diatur tentang tata cara dan perlengakapan pemilihan Wagubsu, persyaratan calon, tata cara pengusulan, visi dan misi serta program kerja melalui rapat paripurna DPRD. Termasuk tata cara pengusulan oleh Parpol (Partai Politik) atau gabungan Parpol pengusung melalui Gubsu. (red)

Loading...